Perkebunan kelapa sawit saat ini termasuk dalam komoditas utama di Asia Tenggara, dan terus mengalami peningkatan. Berkembangnya kebun kelapa sawit menarik sektor ekonomi yang lebih luas dalam menciptakan multimanfaat. Selain itu banyak pekebun yang mulai merubah perkebunannya menjadi kebun sawit dan pemerintah turut membuat berbagai regulasi dalam rangka percepatan perkembangan kebun sawit, salah satunya adalah terkait perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma kelapa sawit. Jadi, jelas telihat bahwa sektor perkebunan kelapa sawit saat ini sedang mengalami perkembangan pesat sehingga menarik perhatian berbagai pihak, dan secara otomatis melahirkan berbagai masalah baru. Oleh karena itu dibuatnya penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan pola inti plasma dengan tujuan agar mengetahui bentuk perjanjian inti plasma kelapa sawit, bentuk perlindungan hukum bagi petani plasma dan kendala-kendala yang ditemui serta penyelesaian solusinya khususnya pada Koperasi Haluan Jaya dan PT. Agro Wana Lestari.
Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu melakukan identifikasi serta merumuskan hukum sebagai suatu hal yang rill dan fungsional dalam praktek kehidupan. Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis, dimana penulis mendeskripsikan data yang didapat dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen serta catatan lapangan kemudian dianalisis dan digunakan untuk memaparkan permasalahan yang akan diteliti. Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan studi lapangan, kepustakaan dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Agro Wana Lestari dan Koperasi Haluan Jaya melakukan perjanjian kemitraan pola inti plasma dalam bentuk Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota (KKPA). Perlindungan hukum dari adanya kemitraan ini sangat dipengaruhi pada klausul perjanjian dan pengawasan dari pemerintah. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala seperti : tumpang tindih kepemilikan lahan, ketidaksesuaian lahan dengan jumlah anggota plasma dan biaya pengelolaan. Untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan penerapan Kebijakan Satu Peta (KSP), kemudahan perijinan dan pembentukan badan pengawas.
Kata kunci : Perjanjian, Kemitraan, Inti Plasma, Kelapa Sawit