Setiap manusia mempunyai kepentingan, yaitu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan dapat terpenuhi. Oleh karena itu, manusia mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum karena hak merupakan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah karwayan kontrak wajib diikutsertakan BPJS oleh perusahaan, untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap karyawan kontrak yang tidak diikutsertakan BPJS oleh perusahaan, serta untuk mengeahui sanksi terhadap perusahaan yang tidak mengikutsertakan karyawan kontrak dalam BPJS
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendektan yuridis sosiologis dengan pengumpulan data yaitu data primer dan sekunder yang diperoleh secara langsung dari wawancara dengan pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kota Semarang dan penilitian kepustakaan yang kemudian data tersebut di analisis menggunakan analisis kualitatif dimana penelitian yang dihasilkan berupa data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan dan dengan data-data yang diperoleh kemudian diteliti dan dipelajari untuk mendapat hasil penelitian yang dipandang secara relevan.
Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis menunjukan bahwa, perusahaan wajib mengikutsertakan karyawan kontrak dalam jaminan sosial ketenagakerjaan, berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sedangkan bentuk perlindungan hukum bagi karyawan kontrak yang tidak diikutsertakan BPJS oleh perusahaan diatur dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berupa perlindungan teknis, perlindungan social, dan perlindungan ekonomis. Adapun sanksi terhadap perusahaan yang tidak mengikutsertakan karyawan kontrak dalam BPJS yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu berupa teguran tertulis, denda, dan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Karyawan Kontrak, BPJS