Adi Saputro, Rochmat (2021) Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora dalam Memberikan Pelayanan Perizinan. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text COVER.pdf Baca Disini (396kB) | Download (396kB)
	Text ABSTRAK.pdf Baca Disini (260kB) | Download (260kB)
	Text PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (63kB) | Download (63kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Baca Disini (288kB) | Download (288kB)
	Text BAB 1.pdf Baca Disini (471kB) | Download (471kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (536kB) | Download (536kB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (947kB) | Download (947kB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (270kB) | Download (270kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Baca Disini (326kB) | Download (326kB)
	Text S1 Ilmu Hukum_30301700292_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)

Abstract

Peran DPMPTSP dalam memberikan pelayanan perizinan adalah memberikan pelayanan perizinan secara terpadu melakukan monitoring, pengawasan, dan pengendalian terhadap komitmen pemohon dalam proses izin usaha dan izin komersial operasional, melakukan evaluasi dan pengendalian kinerja pelayanan perizinanm, memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan masyarakat atas pelayanan perizinan
Pelayanan perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Faktor pendukung dalam Pelayanan Perizinan adalah faktor administrasi yang mengungkapkan kejelasan tujuan yang hendak dicapai DPMPTSP Kabupaten Blora dalam memberikan pelayananperizinan dengan seluruh perubahan pelayanan yang dulunya berbelit-belit menjadi Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dimana dalam pelayanan segala perizinan sudah menjadi satu tempat/satu gedung yang tujuannya sangat jelas untuk memberi kemudahan kepada masyarakat ketika akan mengurus izin, sehingga pemohon/masyarakat tidak perlu wara wiri/berbelit-belit untuk memenuhi persyaratan pembuatan izin yang dimohonkan. Faktor penghambat dalam Pelayanan Perizinan adalah adanya tempat yang dilarang oleh Pemerintah Daerah untuk didirikan bangunan, tetapi oleh pihak pemohon tetap saja memaksa atau nekat untuk mendirikan bangunan.
Hasil penelitian adalah peran DPMPTSP Kabupaten Blora dalam pelayanan perizinan sering kali masyarakat masih kurang paham dan masih banyak memberikan data kurang lengkap dalam permohonan perizinan sehingga dapat menghambat jalannya prosen pelayanan perizinan oleh DPMPTSP Kabupaten Blora.
Tentang metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan yuridis sosiologis.
Yuridis sosiologis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan perinsip hukum
dalm meninjau, melihat dan menganalisa masalah mengenai peran DPMPTSP dalam
pelayanan perizinan di Kabupaten Blora

Kata Kunci: Peran DPMPTSP, Pelayanan Perizinan

Dosen Pembimbing:	Widayati, Widayati | nidn0620066801
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Jun 2022 06:17
Last Modified:	07 Jun 2022 06:17
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/22753

Actions (login required)

View Item