Dalam perkembangan suatu usaha buruh memiliki peranan penting. Buruh adalah penggerak suatu bisnis yang tergabung dalam suatu manajemen perusahaan yang artinya tanpa adanya buruh tidak mungkin suatu perusahaan dapat melakukan operasional bisnisnya. Dalam kondisi normal dan perusahaan masih dapat beroperasi dengan baik, hak-hak buruh masih dapat diakomodir oleh manajemen perusahaan. Tetapi ketika perusahaan tersebut mendapatkan masalah keuangan (pailit) seringkali hak-hak buruh tidak bisa diakomodir oleh perusahaan Salah satu hak buruh diatur dalam UU No.13 Tahun2003 tentang ketenagakerjaan adalah memperoleh upah. Hak-hak itupun harus tetap dipenuhi oleh perusahaan meskipun sudah jatuh pailit. Tujuan penelitian disini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum mengenai upah buruh di Pengadilan Negeri Niaga Semarang
(Studi Perkara Nomor : 03/Pailit/2012/Pn.Niaga.Smg) dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja dalam kepailitan putusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang di tinjau dari hukum perdata dan undang-undang kepailitan
Metode Penelitian atau pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan data penelitian yang dibutuhkan.
Hasil penelitian perlindungan hukum terhadap upah buruh dalam perusahaan pailit belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan buruh. undang-undang telah memeberikan perlindungan hukum bagi upah buruh ketika perusahaan dinyatakan pailit, namun kenyataanya belum bias terealisasikan karena adanya pihak-pihak yang mendapatkan hak-hak yang istimewa dan kedudukanya berada diatas para buruh padahal sudah perlindungan mengenai hak-hak buruh sudah diatur didalam Undang-Undang baik itu dalam hukum Perdata dan kepailitan.

Kata Kunci, Perlindungan buruh, Tenaga Kerja/Buruh, Pailit.