Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum untuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa pengiriman barang adalah undang-undang NRI Tahun 1945 KUHPerdata No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi pengguna jasa pengiriman barang atas hilang, rusak atau terlambatnya barang kiriman ditinjau dari hukum perlindungan konsumen diPT. Pos Indonesia (Persero) wilayah regional 6 semarang.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative doctrinal yaitu pendekatan yang dikonsepsikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer yaitu dari hasil wawancara dengan responden, dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu data yang diperoleh dari observasi dan wawancara dengan responden yang mengetahui mengenai pokok permasalahan.Analisis data yang digunakan adalah dengan metode analisis kualitatif.
Hasil penelitian menyimpulkan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Atas Hilang, Rusak Atau Terlambatnya Barang Kiriman yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia Wilayah Regional 6 Semarang berupa aturan dan prosedur dalam pengiriman. 2. Hambatan dan Solusi atas kerugian jika disebabkan oleh PT. Pos Indonesia, mereka akan mengganti rugi ongkos kirim barang tersebut.
Kata kunci : perlindungan hukum, jasa pengiriman barang, barang kiriman.