Diangkatnya penelitian ini karena sering terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak sebagai korban di Kota Demak yang terkenal dengan sebutan Kota Wali, oleh karena itu penulis mengangkat judul ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual dalam Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Dmk dan mengetahui hambatan dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap anaknkorbanntindaknpidananpelecehannseksual.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yakni meneliti tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana seksual di Pengadilan Negeri Demak. Sifat penelitian deskriptif. Jenis data menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber data primer berasal dari riset di Pengadilan Negeri Demak dan data sekundernya berupa putusan hakim. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana seksual dalam Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Dmk dengan memberikan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan menjalani kurungan 3 (tiga) bulan, dan upaya rehabilitasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial serta pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara, serta pendampingan perkara mulai dari pemeriksaan perkara sampai sidang dari unit Perlindungan Perempuaan dan Anak (PPA) Polres Demak dan departemen sosial Kota Demak. Faktor penghambat adalah rasa takut korban menceritakan kesaksiannya, saksi yang merupakan korban takut adanya ancaman dari pihak luar, saksi yang merupakan korban malu menceritakan kejadian yang menimpanya dan dalam penanganan perkara sulitnya untuk mendapatkan perlindungan hukum baik dari lembaga maupun dari luar lembaga dan kurangnya pemahaman tentang seksual. Solusinya adalah korban tindak pidana pelecehan seksual terus diberikan perlindungan dan dukungan oleh pihak pengadilan dan masyarakat sehingga dapat menghilangkan trauma serta pemulihan nama baik keluarga korban, dan pendampingan perkara mulai dari pemeriksaan perkara sampai sidang perkara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) serta sosialisasi tentang edukasi seksual kepada masyarakat.

Kata kunci : perlindungan hukum, anak, pelecehan seksual.