Penyalahgunaan narkotika yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulanginya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana oleh hakim yang tidak memberikan dampak terhadap para pelakunya. Secara umum, penjatuhan pidana oleh hakim memang cenderung lebih mengedepankan pada sanksi pidana yang sekiranya setimpal dengan perbuatan pelaku, dengan tujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Paradigma ini tentu tidak cocok saat menghadapi kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika. Sebab dalam penyalahgunaan narkotika, pelaku (pecandu narkotika) tidak hanya diposisikan sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai korban.
Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dipilih karena selain jenis penelitian ini masuk dalam penelitian hukum normatif dimana pendekatan perundang-undangan hukum pidana dan khususnya perundang-undangan narkotika mutlak dijadikan sebagai salah satu pendekatan penelitian hukum.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Kebijakan pelaksanaan sanksi pidana pengguna narkoba yang tidak terkait jaringan narkotika dalam PerUndang-Undangan saat ini tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan pada hakekatnya merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalah guna narkotika bagi diri sendiri adalah termasuk dalam tipologi korban “self victimizing victims” yakni korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri.. (2) Pengaturan pelaksanaan sanksi pidana terhadap pengguna narkotika yang tidak terkait jaringan peredaran narkotika menurut Undang-Undang saat ini belum berbasis nilai keadilan. Hal ini terlihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih menimbulkan multitafsir atau ambigu dalam penerapnnya khususnya terhadap Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika. (3) Rekonstruksi ideal formulasi dalam pelaksanaan sanksi pidana terhadap pengguna narkotika yang berbasis nilai-nilai keadilan yaitu dengan mengubah rumusan Pasal 111 ayat (1) dan 112 ayat (1) dan pasal 103 ayat (1).

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Pengguna Narkotika, Keadilan