Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan sebagai alat bukti dipersidangan di pengadilan yang dihubungkan dengan wewenang Notaris dalam melakukan Legalisasi dan Waarmeking berdasarkan pasal 1874, 1874 (a) dan 1880 BW terhadap bukti surat tersebut harus ada Legalisasi atau Waarmeking dari pejabat yang berwenang. Dalam Putusan Nomor 13 PDT/2020/PT.MTR ada perbedaan Judex Factie dalam persidangan antara Pengadilan Negeri Praya dengan Pengadilan Tinggi Mataram. Penelitian dengan judul “ Kekuatan Pembuktian Akta dibawah tangan yang dilegaslisasi atau di Waarmeking oleh Notaris ( Studi Kasus Putusan Nomor 13 PDT/2020/PT.MTR) permasalahannya adalah bagaimana aspek kekutan pembuktian akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi atau di waarmeking oleh Notaris serta petimbangan hukum yang diterapkan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut. sehingga tujuan dalam penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan menganalisa aspek hukum kekuatan Pembuktian akta dibawah tangan yang telah di Legalisasi/ Waarmeking oleh Notaris. 2) Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor 13 PDT/2020/PT.MTR. penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum Yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan lain dari berbagai literatur yang mempunyai korelasi dan relevansi dengan pemasalahan yang akan diteliti, serta teori-teori hukum dan pendapat para sarjana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta dibawah tangan yang diwaarmeking merupakan bukti yang sempurna, isi akta dibawah tangan yang telah didaftarkan di Notaris dengan adanya pembubuhan tanda tangan para pihak berlaku benar, nilai pembuktian akta dibawah tangan harus terpenuhi syarat formil dan materiil maka nilai pembuktiannya sama dengan akta otentik yaitu nilai pembuktiannya melekat sempurna dan mengikat, sedangkan kekutan pembuktian akta dibawah tangan yang telah diwaarmeking dalam pembuktian di persidangan mempunya kekuatan pembuktian yang tidak sempurna manakala masing masing pihak menyangkal isi perjanjian tersebut. untuk itu saran dari penulis Notaris dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi sengketa atas perjanjian yang telah di waarmeking, Hendaknya Notaris memberikan penjelasan mengenai kedudukan akta dibawah tangan yang telah di waarmeking oleh Notaris, perlunya peraturan khusus untuk pendaftaran akta dibawah tangan oleh Notaris sehingga memiliki kepastian pembuktian yang sempurna dimata Hukum.

Kata Kunci : Akta dibawah tangan, waarmeking, pembuktian