Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah merupakan perjanjian pendahuluan yang dibuat oleh calon penjual dan calon pembeli sebelum ditandanganinya akta jual beli dihadapan PPAT. Isinya mengenai jual beli hak atas tanah namun formatnya hanya sebatas perjanjian pengikatan dibuat oleh notaris. Perjanjian Pengikatan Jual Beli tidak diatur secara khusus, maka bentuk dan isinya berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan para pihak yang membuatnya. Namun dalam pelaksanaannya sering kali tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, karena itu perlu adanya aturan khusus agar para pihak mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. Tujuan penulisan untuk medeskripsikan dan menganalisis pentingnya pengaturan jangka waktu serta akibat hukum yang timbul dengan tidak dicantumkannya batas waktu hak dan kewajiban para pihak dalam akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang dibuat dihadapan notaris.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif dengan menggunakan teori perlindungan hukum, toeri kepastian hukum dan teori keadilan.
Dari hasil pasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) Pentingnya aturan yang ditetapkan pemerintah untuk mengatur secara khusus akta perjanjian pengikatan jual beli agar bentuk akta yang dibuat oleh notaris dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum. 2) Akibat hukum tidak adanya aturan hukum yang tegas mengenai akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah.

Kata kunci: urgensi, perjanjian pengikatan jual beli, notaris