Politik hukum berkaitan hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan dalam suatu Negara tersebut (ius constituendum), permasalahan-permasalahan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) diantaranya pertama, adanya ketidaksamaan syarat menjadi Notaris dengan Notaris Pengganti, yang mana lebih mudah syarat menjadi Notaris Pengganti, Kedua, aturan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan g aturan ini tidak pernah diterapkan dan dikerjakan oleh Notaris, dan ketiga, aturan mengenai wilayah jabatan Notaris dalam Pasal 18 ayat (2) jo Bab VI Honorarium yang masih terlalu dibatasi oleh pemerintah (Negara). Tujuan penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisis politik hukum kenotariatan dalam peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) di Negara Kesatuan Republik Indonesia belum terjadi keharmonisan dan akibatnya terhadap para Notaris, untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa politik hukum kenotariatan, untuk mengetahui dan menganalisis harmonisasi politik hukum kenotariatan untuk mewujudkan kesejahteraan para Notaris, dan untuk membuat akta litigasi mengenai pelaksanaan rekonstruksi UUJN agar lebih mewujudkan kesejahteraan bagi para Notaris.
Metode penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan, spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu cara memaparkan keadaan obyek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat ini. Landasan teori dalam thesis ini menggunakan teori Welfare State di Indonesia, teori stufenbau, teori utilitarianisme, teori sibernetika, dan teori kesejahteraan dalam Islam.
Penulisan ini dapat disimpulkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang bukan pejabat ASN, perlu kajian lebih mendalam oleh pemerintah (negara) kedepannya dalam merevisi peraturan-peraturan Notaris, dan UUJN telah out the date (ketinggalan zaman) dan apabila terus tidak bisa beradaptasi terhadap perkembangan kehidupan zaman revolusi industri 4.0, maka pekerjaan Notaris bisa tergerus zaman dan digantikan robot/internet.

Kata Kunci : Politik Hukum, Rekonstruksi UUJN, Kesejahteraan