Tanah merupakan benda tetap yang kepemilikannya diatur oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Begitu pentingnya hak kepemilikan atas tanah maka Negara yang dalam hal ini diwakili Badan Pertanahan Nasional (BPN) berperan penting dalam menjamin adanya kepastian dan kekuatan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Kepastian hukum kepemilikan tanah dalam hal ini adalah dalam bentuk sertifikat. dalam penerbitan sertifikat tentu ada alas hak, pengecekan lokasi bidang tanah, dan prosedur-prosedur lain yang harus ditempuh. Dalam kasus ini, sertifikat yang diterbitkan oleh BPN mengalami ketidaksesuaian antara alas hak dalam hal ini adalah Akta Jual Beli, sehingga untuk data yuridis dan data fisik mengalami perbedaan. Adanya perbedaan data fisik dan yuridis mengakibatkan sertifikat dipertanyakan kepastian dan kekuatan hukumnya. Permasalahan dalam penelitian meliputi tentang bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah terhadap perbedaan lokasi objek tanah dalam akta jual beli dan sertifikat, serta tentang akibat hukumnya terhadap akta dan sertifikat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penilitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif dimana penelitian ini bertujuan untuk melukiskan (menggambarkan) suatu permasalahan di daerah tertentu atau saat tertentu. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Hasil penelitian yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.
Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang obyeknya berbeda antara sertifikat dengan akta jual beli tanah merupakan upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam memberi perlindungan terhadap rakyatnya. Upaya hukum yang dapat dilakukan diantaranya adalah upaya hukum preventif maupun rerfesif. Akibat hukum terhadap akta jual beli sebagai alas hak tetap menjadi akta otentik, kekuatan pembuktiannya sempurna tidak terdegradasi menjadi akta dibawah tangan, dibatalkan ataupun menjadi akta yang batal demi hukum. Kesalahan yang terjadi adalah ketika penetapan batas-batas tanah sehingga mengakibatkan adanya ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis yang termuat dalam sertifikat. Sehingga, akibat hukum terhadap sertifikat tersebut adalah batal. Namun, karena sertifikat merupakan produk dari pejabat tata usaha negara maka perlu perbaikan sertifikat sesuai dengan data fisik dan data yuridis.

Kata Kunci : Tanah, Akta, Sertifikat