Kabupaten Pemalang dewasa ini memiliki tingkat kebutuhan yang tinggi terhadap Notaris, dikarenakan masyarakatnya yang mulai sadar terhadap pentingnya pencatatan hukum. Peningkatan ini beriringan dengan pentingnya penyimpanan minuta akta oleh Notaris.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui:
1). Penegakan hukum terhadap notaris yang melakukan kelalaian terhadap penyimpanan minuta akta di Kabupaten Pemalang. 2) Hambatan serta solusi dalam menegakan hukum terhadap notaris yang melakukan kelalaian terhadap penyimpanan minuta akta di Kabupaten Pemalang.
Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan bantuan data primer atau data empiris sebagai data utama. Adapun data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka, analisis data dilakukan secara deskriptif analitik.
Hasil hasil penelitian diperoleh kesimpulan: 1). Penegakan hukum terhadap notaris yang melakukan kelalaian terhadap penyimpanan minuta akta di Kabupaten Pemalang yaitu dimulai dengan pengajuan Laporan, pemanggilan dan pemeriksaan oleh MPD, serta pelaksanaan sidang oleh MPW. Sanksi terhadap Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b, sebagaimana diatur dalam Pasal 85, sanksi tersebut berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat Sanksi pemberhentian dengan tidak hormat adalah sanksi terberat yang dikenakan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik dan Undang-undang Jabatan Notaris. 2) Hambatan dalam menegakan hukum terhadap notaris yang melakukan kelalaian terhadap penyimpanan minuta akta di Kabupaten Pemalang yaitu Majelis Pengawas Daerah notaris tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan atas laporan masyarakat,adanya pembatasan waktu yang sangat singkat dari mulai diterimanya laporan sampai dengan menyelesaikan pemeriksaan dengan anggota majelis pengawas notaris, Kurangnya visi untuk dalam melakukan fungsi pengawasan kepada Notaris, Pengetahuan masyarakat yang kurang Solusi yang dapat dilakukan yaitu Majelis Pengawas Daerah diharuskan sesegera mungkin membuat berita acara dan segera dikirimkan kepada Majelis Pengawas Wilayah agar segera dapat di proses, membuat dan segera mengatur jadwal kepada 3 (tiga) unsur anggota Majelis Pengawas, merencanakan visi saat ini dan untuk kedepan nanti untuk melakukan tugas pengawasan dan meningkatkan kinerja, memberikan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Kementrian Hukum dan Ham dan penyuluhan hukum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Akta Notaris, Sanksi Notaris