Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum memiliki kewenangan untuk pembuatan Akta Autentik. Koperasi merupakan Badan Usaha yang merupakan gerakan ekonomi kerakyatan dan didasarkan atas asas kekeluargaan. Sejak diundangkannya PP No. 24 Tahun. 2018, maka pengurusan perizinan berusaha di Indonesia akan dilaksanakan secara elektronik maka harus memiliki Akta Pendirian Koperasi yang dibuat secara Online oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi, yang kemudian harus mendapatkan pengesahan atas Akta Pendirian Koperasi tersebut.

Tujuan dalam penelitian ini antara lain Untuk mengetahui dan menganalisis Prosedur Pendaftaran Badan Hukum Koperasi melalui sistem online di Kabupaten Kudus, Untuk mengetahui dan menganalisis peran dan tanggung jawab Notaris dalam pendaftaran Badan Hukum koperasi melalui sistem online di kabupaten kudus apabila terjadi kesalahan pemasukan data. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap peran dan tanggung jawab Notaris apabila terjadi kesalahan pemasukan data.

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif untuk menemukan kebenaran dengan logika ilmu Hukum Normatif, dan didukung dengan wawancara Notaris di Kudus. Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Spesifikasi penelitian ini bertujuan menggambarkan peraturan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis, kemudian dilakukan pemecahan masalah yang didukung oleh data-data yang diperoleh.

Hasil penilitian ini adalah Peran dan tanggung jawab Notaris terkait dengan pendirian Koperasi ialah akan membantu dalam memberikan penyuluhan terkait dan membuat Akta pendirian Koperasi. Setelah adanya akta pendirian, maka Notaris akan melakukan pendaftaran pengesahan Akta pendirian Koperasi melalui AHU Online, karena tanpa pengesahan tersebut, pelaku usaha yang dalam hal ini adalah Koperasi tidak dapat mengakses OSS untuk mengurus perizinan usaha.

Kata Kunci: Peran Notaris, Koperasi, Badan Hukum