Pendirian suatu koperasi diperlukan atau menggunakan suatu akta Notaris yang berkekuatan hukum yang kuat. Dengan adanya kekuatan hukum inilah yang menjadi dasar kegiatan perkoperasian, supaya mempunyai perlindungan bagi lembaga dan pengurusnya.Salah satu kendala terbesar bagi perkembangan koperasi adalah kurang akuratnya kedudukan hukum koperasi, dalam hal pemberian badan hukum, wewenang untuk memberikan badan hukum koperasi adalah Menteri Koperasi
Metode Penelitian yang di gunakan ini berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematik, dan konsisten melalui pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya, Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Pelaksanaan Pembuatan Akta Pendirian Koperasi di Kota Semarang. 2). Peran Notaris Sebagai Pembuat Akta Pendirian Badan Usaha Koperasi di Kota Semarang. 3). Hambatan dan Solusi dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi di Kota Semarang
Hasil penelitian diperoleh kesimpulan : 1) Pelaksanaan pembuatan Akta Pendirian Koperasi di Kota Semarang yaitu dimulai dengan tahap persiapan pembentukan, tahap persiapan rapat pembentukan, tahap rapat pembentukan, tahap permohonan untuk mendapatkan pengesahan hak badan hukum Koperasi, dan tahap pengesahan akta pendirian. 2) Peran Notaris sebagai Pembuat Akta Pendirian Badan Usaha Koperasi di Kota Semarang adalah sebagai pembuat akta pendirian badan usaha koperasi. Notaris mempunyai kewenangan hak / legal standing dalam membuat akta pendirian badan hukum koperasi. 3) Hambatan dan solusi dalam pembuatan Akta Pendirian Koperasi di Kota Semarang dari pihak koperasi adalah tingkat kesadaran anggota terhadap koperasi yang masih rendah, kemampuan manajerial yang kurang, dan terbatasnya sumber modal. Hambatan dari Notaris adalah masih banyak Notaris yang terbatas pengetahuannya tentang Notaris Pejabat Pembuat Akta Koperasi. Hal ini menjadi tugas penting bagi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Semarang agar lebih menekankan pentingnya sosialisasi terkait dengan SISMINBHKOP terus dilakukan kepada NPAK. Dengan keadaan masyarakat yang demikian, maka Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Semarang perlu berupaya untuk membangun kerjasama antara Notaris di Kota Semarang dengan Badan Koperasi itu sendiri.

Kata Kunci : Peran dan Tanggung Jawab, Akta Notaris, Koperasi