Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dibuat untuk melakukan pengikatan sementara sebelum pembuatan Akta Jual Beli (AJB) resmi di hadapan PPAT. Perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) yang dibuat di hadapan Notaris sebenarnya tidak ada perbedaan dengan perjanjian pada umumnya. Persyaratan tersebut adanya kesepakatan para pihak yang akan melakukan jual beli hak atas tanah, persyaratan yang timbul dari Undang-Undang misalnya jual beli harus telah lunas baru akta jual beli (AJB) dapat ditandatangani.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui:
1). Pertanggung jawaban Notaris dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) yang dibuatnya. 2). Solusi terhadap pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) apabila terjadi sengketa.
Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka, analisis data dilakukan secara deskriptif analitik.
Hasil hasil penelitian diperoleh kesimpulan: 1). Pertanggung jawaban Notaris dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) yang dibuatnya yaitu apabila akta pengikatan jual beli atas tanah yang ditanda tangani dan dibuat oleh Notaris ada kekeliruan, tidak sesuai dengan tata cara pembuatannya, maka Notaris memiliki tanggungjawab secara hukum terhadap siapa dan kepada siapa akta perjanjian jual beli dibuatnya, dan apabila Notaris terbukti melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, maka akibat hukum yang timbul dapat dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan atau kekeliruan terhadap akta pengikatan jual beli yang dibuatkan seorang Notaris dapat dikenakan sanksi meliputi sanksi administrasi 2).Solusi terhadap pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) apabila terjadi sengketa yaitu dengan melalui musyawarah atau melalui peradilan. Pihak yang dirugikan dapat menggugat pihak yang menyebabkan kerugian tersebut di pengadilan atau dengan membatalkan kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan non litigasi atau Alternative Dispute Resolution (ADR) sebenarnya merupakan model penyelesaian sengketa yang bersifat kekeluargaan dibanding dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan yang cenderung bersifat konfrontatif, lebih memperhitungkan menang dan kalah dan mengabaikan unsur sosial dalam masyarakat. Sedangkan Penyelesaian melalui peradilan dilakukan apabila usaha-usaha musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaiannya harus melalui Peradilan. Penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur pengadilan sering memakan waktu yang lama.

Kata Kunci: Tanggungjawab Notaris, PPJB, Sengketa