Negara tidak menjamin kebenaran data fisik dan data yuridis yang disajikan dan tidak adanya jaminan bagi pemilik sertipikat dikarenakan sewaktu-waktu akan mendapatkan gugatan dari pihak lain yang merasa dirugikan atas terbitnya sertipikat. Demikian akan berimplikasi pada Hak Tanggungan yang membebani hak atas tanah tersebut.
Penilitian ini bertujuan Untuk mengetahui akibat hukum pembatalan sertifikat hak milik atas tanah yang sedang di bebani Hak Tanggungan di Kantor pertanahan Kota Palembang dan mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur separate sebagai pemegang Hak Tanggungan atas sertifikat Hak atas tanah yang dibatalkan.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan langkah-langkah observasi yang dilakukan sesuai dengan rumusan masalah, pengumpulan data baik dari kepustakaan atau penelitian doktrinal dari bahan sekunder maupun wawancara dan untuk mengetahui permasalahan yang sedang diteliti yang dalam hal ini berkaitan dengan objek penelitian. Permasalahan penilitian di analisis dengan teori kewenangan, teori kepastian hukum, dan teori perlindungan hukum. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palembang, dengan memilih instansi terkait dengan perkara ini, yaitu di Kantor Pertanahan Kota Palembang.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum pembatalan sertipikat hak milik atas tanah yang sedang di bebani Hak Tanggungan, yaitu berubahnya posisi Kreditur, yang awalnya berkedudukan sebagai Kreditur preferent dimana mempunyai hak kebendaan selanjutnya berkedudukan sebagai kreditur konkurent yang mempunyai hak perseorangan. Perlindungan hukum terhadap kreditur atas hapusnya obyek hak tanggungan dapat diperoleh dengan Perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum refresif. Perlindungan hukum secara preventif ialah perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan yaitu bisa melalui perjanjian dengan memasukkan klausul perihal penggantian obyek tanggungan dengan benda lainnya yang dimiliki oleh debitur bilamana terjadi hapusnya hak atas obyek tanggungan yang dibebani hak tanggungan. Adapun perlindungan hukum secara represif dapat dicapai melalui mediasi (non-litigasi) yang mungkin Badan Pertanahan Nasional bisa menjadi fasilitator atau litigasi diperoleh kreditur dengan mengajukan gugat ke pengadilan bersamaan dengan permohonan peletakan sita jaminan terhadap harta pihak yang melakukan wanprestasi.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Pembatalan Sertifikat, Hak Tanggungan.