ANGGI RIYANTIKA, SEFIN (2021) ANALISIS SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KORBAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text COVER.pdf Baca Disini (534kB) | Download (534kB)
	Text ABSTRAK.pdf Baca Disini (423kB) | Download (423kB)
	Text PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (842kB) | Download (842kB)
	Text BAB 1.pdf Baca Disini (798kB) | Download (798kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (853kB) | Download (853kB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (873kB) | Download (873kB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (421kB) | Download (421kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Baca Disini (570kB) | Download (570kB)
	Text Magister Hukum_20301900183_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)

Abstract

Pemulihan hak dan kondisi korban perdagangan orang saat ini belum terlaksana dengan baik. Tulisan ini bertujuan menganalisis lebih lanjut terkait perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang yang belum mampu mengakomodir hak dan kerugian korban, hal interlihat dengan ketidak efektivan pelaksanaan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Tujuan dari tesisi ini ialah untuk menganalisis sistem perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia saat ini, untuk menganalisis kendala dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban dalam kasus tindak pidana perdagangan orang, dan untuk menemukan jalan dalam mengatasi kendala perlindungan hukum kepada korban dalam kasus tindak pidana perdagangan orang. Teori yang digunakan ialah Teori Hukum Berjenjang Hans Nawiasky Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Sebagai Middle Theory. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian yang ada terlihat jelas bahwasannya pelaksanaan perlindungan hak korban perdagangan orang belum berjalan dengan efektiv akibat pengaturan restitusi yang belum jelas baik dari segi besaran hingga terkait pengaturan pidana pengganti dari restitusi. Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kejahatan kemanusiaan yang harus dilawan karena merugikan korban baik secara fisk maupun mental. Kondisi demikian jelas telah bertolak belakang dengan Sila Pertama, Sila Kedua, dan Sila Kelima Pancasila, Alinea Ke-Empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun saran yang ada dalam teisi ini ialah erlu ditentukan perihal besaran restitusi korban tindak pidana perdagangan orang serta perlu adanya peninjauan Kembali terhadap pidana pengganti restitusi, perlu adanya pengawasan, pencegahan, dan penanganan pidana perdagangan orang yang berbasis digital, perlu adanya keterlibatan masyarakat lebih besar lagi terkait upaya pengawasan, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Kata Kunci: Analisis, Korban, Perdagangan Orang, Perlindungan

Dosen Pembimbing:	Masdurohaton, Anis and Hafidz, Jawade | nidn0621057002, nidn0620046701
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	03 Jun 2022 07:28
Last Modified:	03 Jun 2022 07:28
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/22506

Actions (login required)

View Item