Upaya pencegahan pernikahan yang dinilai masih di bawah umur tertera pada revisi Undang-Undang Perkawinan (UUP) dalam UU nomor 16 tahun 2019 yang menyamakan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan sembilan belas tahun. Tujuan penelitian pada artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembatasan usia nikah dan kesesuaian asas manfaat revisi UUP dalam tinjauan Maqashid Syari’ah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan data empiris sebagai pelengkap. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pembatasan usia nikah dengan penetapan usia tertentu tidak sepenuhnya mencocoki prinsip maqashid syariah, terutama (hifzhu ad-diin) karena tertundanya hubungan syahwat yang halal dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan yang lebih luas, seperti prostitusi (fisik dan online), masturbasi atau perzinaan dalam bentuk lain yakni phone sex. Kebijakan pembatasan usia nikah juga belum sepenuhnya sesuai dengan asas manfaat (mashlahah), sebab dampak buruk yang ditimbulkan dari pembatasan usia nikah tersebut masih terbilang banyak dilihat dari kemunduran moral anak dan tatanan hidup kemasyarakatan.

Kata Kunci: Maqashid Syariah; Batas Usia Pernikahan