Pembatasan interaksi sosial menyebabkan sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk bagi Hakim dan Aparatur Peradilan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) harus bekerja atau melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (Work from Home/WFH) secara bergantian. Dengan kondisi seperti itu MA harus mengeluarkan terobosan dalam bentuk Surat Edaran terutama terkait penyesuaian pola persidangan dipengadilan, terutama untuk perkara pidana yang sebelumnya persidangan dilakukan secara klasikal atau tatap muka harus dilakukan secara online jarak jauh atau teleconference.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis: (1) urgensi pembentukan dasar hukum proses peradilan pidana dalam kondisi pandemi covid-19, (2) efektifitas terhadap proses peradilan pidana secara virtual dalam kondisi pandemi covid-19 terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Blora, hambatan, dan (3) solusi yang muncul dalam pelaksanaan proses peradilan pidana secara virtual di masa pandemi covid-19 pada Pengadilan Negeri Blora.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Urgensitas SE MA No 1 Tahun 2020 antara lain memotong interaksi fisik dalam pelayanan publik dan memungkinkan dilakukannya sidang jarak jauh dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi. Dengan demikian, persidangan secara elektronik juga penting untuk mencegah penularan Covid-19 karena para pihak yang terlibat dalam persidangan tidak bertemu secara langsung, (2) Situasi efektivitas proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Blora bahwasanya pelaksanaan persidangan melalui teleconference di kemudian hari akan menimbulkan permasalahan harmonisasi hukum. Dengan tidak diubahnya UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (disebut sebagai KUHAP) yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, maka sulit untuk diadakannya pelaksanaan Persidangan melalui Teleconference. (3) Hambatan yang terjadi di Pengadilan Negeri Blora berupa hambatan substantif dan hambatan teknis. Untuk mengatasi kendala substansif, persidangan secara elektronik perlu diatur dengan baik dalam suatu Undang-Undang, Sedangkan untuk mengatasi kendala teknis, perlu menyediakan Sumber Daya Manusia IT dengan jumlah yang memadai, meningkatkan pemahaman IT apparat penegak hukum, dan menyediakan sarana-prasarana pendukung termasuk ketersediaan jaringan internet.

Kata Kunci : Efektivitas, Peradilan Pidana Virtual, Pandemi Covid-19.