Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa. Fenomena korupsi yang terjadi di sektor publik, tidak hanya berskala kecil, tetapi juga terjadi di dalam manajemen publik tingkat operasional hingga yang dilakukan oleh para pejabat. Salah satu upaya untuk mencegah korupsi adalah reformasi birokrasi, yang dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintah, termasuk Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah melalui pembangunan zona integritas.
Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan, yaitu implementasi pembangunan zona integritas dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, serta kendala dalam implementasi pembangunan zona integritas dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dan solusinya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori penegakan hukum dan teori efektivitas hukum.
Hasil penelitian ini adalah : (1) implementasi pembangunan zona integritas dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Kanwil Kemen-kumham Jawa Tengah, dilakukan dengan : (a) menempatkan seluruh layanan menjadi di 1 (satu) ruang layanan yang dinamakan “Layanan Bersama Satu Pintu Hukum dan HAM”, (b) membangun aplikasi berbasis teknologi informasi/ web-site (SILANDU), pelayanan bersama satu pintu, dan layanan informasi dan peng-aduan dalam satu nomor layanan, (c) perubahan pola pikir dan kerja pegawai dengan kegiatan kerohanian, (d) menyediakan kanal layanan pengaduan, dan (e) rutin tiap bulan mengumumkan hasil survey kepuasan masyarakat; (2) kendala dalam implementasi pembangunan zona integritas dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, antara lain : (a) belum adanya role model, (b) belum semua pegawai memiliki komitmen yang sama, (c) pegawai masih berkutat pada pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada pada masing-masing bagian, (d) agen perubahan tidak berjalan efektif, (e) masih ada ego sektoral masing-masing, dan (f) masyarakat masih gagap teknologi dalam menggunakan SILANDU. Adapun solusi dalam menangani kendala ter-sebut adalah : (a) pimpinan harus menjadi role model, (b) semua pegawai me-miliki komitmen yang sama dalam implementasi pembangunan zona integritas, (c) perlu dilakukan internalisasi lebih mendalam bagi para pegawai untuk me-mahami arti pentingnya pembangunan zona integritas, dan (d) terus-menerus dilakukan publikasi penggunaan SILANDU dan menu SILANDU dibuat secara user fiendly berikut dengan kanal informasi maupun konsultasi.

Kata Kunci : Korupsi, Pembangunan, Pencegahan, Tindak Pidana, Zona Integritas