Perlindungan hukum adalah hak setiap warga negara, oleh sebabnya perlindungan hukum terhadap terpidana yang diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 72/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Smg dengan hukuman 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sedangkan terpidana tidak menikmati hasil korupsi.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan Putusan Nomor: 72/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Smg sudah tepat dalam penjatuhan hukuman terhadap terpidana dan bagaimana perlindungan hukum terhadap terpidana yang tidak menikmati hasil korupsi.
Penelitian ini adalah Penelitian Normatif dan Menggunakan Pendekatan Kasus (Case Approach), dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dianalisis dengan teori perlindungan hukum, teori kesalahan dalam hukum pidana dan teori hukum pidana islam.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penjatuhan hukuman terhadap terpidana tidak tepat, sebab kesalahan karena alpa (culpa) yang dijadikan dasar dalam putusan tidak ada hubungan dengan terpidana, tidak ditemukan batin serta prilaku/sifat terpidana yang tercela dalam melakukan perbuatan melawan hukum baik materil maupun formil, terpidana tidak menikmati sedikitpun hasil atas parbuatan tercela dari pihak lain yang dengan modus operanding melakukan pemalsuan dokumen untuk mengambil uang pada BRI sehingga merugikan keungan Negara. dengan demikian berdasarkan hukum Negara berkewajiban melindungi dan memberikan putusan bebas dari segala tuntutan hukum terhadap terpidana.
Kata kunci : Perlindungan Hukum,Terpidana, yang Tidak Menikmati Hasil, Korupsi.