Arianti, Firdha (2021) IMPLEMENTASI PRINSIP ULTIMUM REMEDIUM DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KENDAL. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Baca Disini (459kB) | Download (459kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (102kB) | Download (102kB)
	Text abstrak.pdf Baca Disini (235kB) | Download (235kB)
	Text daftar isi.pdf Baca Disini (609kB) | Download (609kB)
	Text bab 1.pdf Baca Disini (636kB) | Download (636kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (605kB) | Download (605kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (521kB) | Download (521kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (239kB) | Download (239kB)
	Text daftar pustaka.pdf Baca Disini (339kB) | Download (339kB)
	Text lampiran.pdf Baca Disini (409kB) | Download (409kB)

Abstract

Penelitian dengan judul Implementasi Prinsip Ultimum Remedium dalam Kasus
Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kendal memiliki tujuan untuk
memecahkan permasalahan bagaimana implementasi prinsip ultimum remedium
dan apa hambatan dalam proses implementasi prinsip ultimum remedium dalam
kasus Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kendal.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis
sosiologis yang bertujuan untuk melihat secara langsung upaya yang dilakukan oleh
Kejaksaan Negeri Kendal untuk mengimplementasikan prinsip ultimum remedium
dalam kasus tindak pidana korupsi yang ada di kabupaten Kendal. Penelitian ini
menggunakan bahan hukum data primer dan sekunder dengan teknik studi
observasi, wawancara dan studi kepustakaan, yang diperoleh dalam proses
penelitian di Kejaksaan Negeri Kendal. Jika seluruh data telah didapatkan akan
dianalisis secara kualitatif atau lebih dikenal dengan analisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Prinsip Ultimum Remedium
diutamakan dalam menangani kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri
Kendal dengan syarat: jumlah uang yang dikorupsi menurut Peraturan Mahkamah
Agung termasuk dalam kategori paling ringan, diberikan tenggang waktu 60 (enam
puluh) hari kerja untuk mengembalikan uang yang sudah dikorupsinya. Hambatan
yang dialami Kejaksaan Negeri Kendal dalam menerapkan prinsip ultimum
remedium itu terdapat kendala internal dan eksternal. Kendala Internal antara lain:
kurangnya biaya penanganan, kendala dalam awal proses penyelidikan, asal-usul
objek sitaan tindak pidana korupsi, dan kurangnya personil. Sementara kendala
eksternal yang dihadapi Kejaksaan Negeri Kendal antara lain: rendahnya dukungan
masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kurang terbukanya
masyarakat terkait informasi yang dibutuhkan, kesulitan dalam proses penghadiran
saksi, dan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai prinsip ultimum remedium.
Kata kunci: Implementasi, Ultimum Remedium dan Tindak Pidana Korupsi

Dosen Pembimbing:	Arpanggi, Arpanggi | nidn0611066805
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	12 Jan 2022 03:26
Last Modified:	12 Jan 2022 03:26
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/21414

Actions (login required)

View Item