Waralaba merupakan konsep baru dalam pemasaran untuk memperluas
jaringan usaha secara cepat dengan cara memberikan merek dagang kepada pihak
yang akan menjual dan mempergunakan ciri khas usaha suatu produk barang,
makanan dan minuman atau layanan jasa, yang dimiliki oleh pemilik merek
dagang. Di dalam berbagai jenis waralaba terdapat perjanjian yang harus
disepakati kedua belah pihak.
Studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui alasan yang kuat untuk perjanjian
waralaba antara PT. Pos Indonesia (Persero) Pati dengan agen pos yang tidak
dibuat akta notariel dan untuk mengetahui penerapan asas kebebasan berkontrak
terhadap perjanjia PT. Pos Indonesia (Persero) Pati dengan agen pos.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Data yang
digunakan merupakan data primer dimana data yang diperoleh berasal dari hasil
penelitian dan wawancara di lapangan. Analisa yang dilakukan berdasarkan
dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa: perjanjian waralaba PT. Pos
Indonesia (Persero) Pati dengan Agen pos merupakan bentuk perjanjian yang
menggunakan akta dibawah tangan yang hanya dilakukan oleh para pihak yang
bersepakat tanpa melibatkan pejabat umum yang mempunyai tugas dan wewenang
dalam pembuatan akta di dalam sebuah perjanjian menurut Undang-Undang.
Perjanjian waralaba PT. Pos Indonesia dengan agen pos tidak dibuat akta notariel
karena dalam perjanjian bersifat lokal atau dalam satu wilayah dan telah
mendapatkan pengesahan oleh Pimpinan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) dari
kantor pusat. Perjanjian waralaba antara PT. Pos Indonesia dengan Agen pos
merupakan perjanjian baku tanpa menerapkan asas kebebasan dimana asas
kebebasan berkontrak merupakan kebebasan yang diberikan kepada para pihak
perjanjian menurut Undang-Undang untuk menentukan isi dalam perjanjian, isi
perjanjian baku yang dibuat untuk kepentingan salah satu pihak tanpa
memperhatikan kepentingan pihak lainnya.

Kata kunci : Perjanjian, Waralaba, Akta.