enataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pati
yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014
menjadi tujuan penelitian ini, tulisan ini dimulai dari menggambarkan
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014, berupa:
(a) halyang belum terlaksana, (b) hal yang tidak sesuai yang direncanakan. (c)
kendala yang terjadi saat proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pati
Nomor 13 Tahun 2014 dan (d) upaya upaya yang dilakukan Pemerintah
Kabupaten Pati dalam menghadapi atau menangani Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pati.
Penelitian ini berbentuk penelitian kualitatif deskriptif, dengan
menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Subjek penelitian terdiri dari Ibu
Endang Sulistiyani, SH., MH. selaku Kabid Penindakan Satpol PP Kabupaten
Pati, Bapak Riyoso, S.Sos., MM. Selaku Kepala Disdagperin Kabupaten Pati,
Bapak Hendro selaku Ketua Paguyugan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Pati
serta PKL di Jl. Pemuda dan P.Sudirman Kabupaten Pati. Teknik keabsahan data
yang digunakan peneliti adalah diskriptif analisis.
Hasil penelitian ini mendapatkan bahwa, (1) Banyak Pedagang Kaki
Lima di Kabupaten Pati yang berjualan di badan-badan jalan, dan fasilitas umum
yang bukan semestinya dan tidak tertata dengan rapi dan teratur, (2) Masih
banyaknya Pedagang Kaki Lima yang tidak mengerti dan memahami Peraturan
Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, (3) Bersikerasnya PKL untuk tetap
melakukan kegiatan usahanya pada tempat yang dilarang, (4) Minimnya lahan
relokasi dan lokasi relokasi yang kurang strategis untuk pedagang kaki lima dari
Pemerintah Daerah Kabupaten Pati.
Upaya yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten pati dalam
mengatasi atau menangani kendala-kendala dalam Penataan dan Pemberdayaan
PKL di Kabupaten Pati diantaranya, (1) Memberikan lokasi usaha yang strategis
bagi Pedagang Kaki Lima agar tertata dengan rapi, (2) Penyediaan tempat untuk
Pedagang Kaki Lima yang nyaman serta dukungan infrastrukutur berupa wahan
bermain dan tempat ibadah maupun lain-lain guna mendukung minat pengunjung
ke tempat relokasi, (3) Memberikan penyuluhan dan pembinaan berupa
sosialisasi kepada Pedagang Kaki Lima agar paham dan mengerti mengenai
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Kata kunci : implmentasi, kebijakan publik, pedagang kaki lima(PKL)