Banyaknya permasalahan mengenai dampak negatif dari perkawinan di usia muda
dan kehamilan yang terjadi sebelum pernikahan berlangsung tidak dapat
mengurungkan niat para remaja dan orang tua dalam melangsungkan pernikahan bagi
anak-anak. Dengan adanya dispensasi dari pengadilan yang diatur dalam UndangUndang

Perkawinan terbaru menjadikan solusi dan dianggap kemudahan dalam
menempuh pembenaran atas perkawinan anak-anak. Tujuan penelitian ini ialah untuk
mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah bagi anak
dan faktor yang menyebabkan banyaknya permohonan dispensasi nikah bagi anakanak
dan
solusinya
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, data
yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Teknik analisis yang digunakan
dengan analisis sistematika, gramatikal, autentik dengan pendekatan kualitatif
Hasil penelitian menunjukkan Pertimbangan Perundang-Undangan dari
Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam memberikan penetapan dispensasi nikah
terhadap anak-anak pada Pengadilan Agama Kudus mengacu pada aturan yang
berlaku yaitu penerapan aturan perundang-undangan terbaru dalam Undang-Undang
Perkawinan yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perkawinan yang mengatur mengenai pelaksanaan dispensasi nikah, kemudian aturan
hukum lain yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan dispensasi nikah ialah
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dan yang menjadi faktor
penyebab banyaknya permohonan dispensasi nikah diantaranya ialah faktor
kehamilan yang terjadi sebelum adanya pernikahan, dengan solusi orang tua harus
menjalin komunikasi terbuka dengan anak. Kemudian faktor ekonomi rendah, dengan
solusi pemberian industri kreatif oleh Pemerintah bagi ibu rumah tangga. Lalu faktor
pendidikan rendah yang dimiliki oleh orang tua dengan solusi optimalisasi sosialisasi
dari BKKBN kepada para orang tua
Kata Kunci : Penetapan Hakim, Dispensasi Nikah