Adapun rumusan masalah adalah bagaimana pelaksanaan pemberian kredit
kredit dengan jaminan hak tanggungan, bagaimana bentuk perlindungan hukum
bagi kreditor dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan.
Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah
yuridis empiris/sosiologis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara
dan dokumentasi.
Hasil penelitian hukum ini adalah : 1)pelaksanaan pemberian kredit dengan
jaminan Hak Tanggungan dilakukan yang mana dilakukan dengan 5 (lima) tahap
yaitu : permohonan kredit, analisa kredit, putusan kredit, akad kredit dan pencairan
kredit.2) Bentuk perlindungan hukum bagi kreditor dalam perjanjian kredit dengan
jaminan hak tanggungan yaitu perjanjian kredit yang dituangkan dalam bentuk
tertulis, baik berupa akta di bawah tangan maupun akta autentik sesuai dengan
Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Tahap berikutnya yaitu
proses pembebanan Hak Tanggungan, dengan pendaftaran Hak Tanggungan pada
Kantor Pertanahan, dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan oleh Kantor
Pertanahan sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, yang memiliki irah-irah
dan mempunyai kekuatan eksekutorial sama seperti putusan hakim berkekuatan
hukum tetap, maka sebagaimana diatur dalam pasal 14 (2) UU No. 4 tahun 1996
apabila debitor cidera janji atau wanprestasi, Kreditor memiliki kuasa penuh untuk
melakukan eksekusi terhadap jaminan tersebut guna memperoleh pelunasan piutang
kreditor. Serta kreditor tetap memiliki hak preference dan droit de suite terhadap
debitor yang melakukan wanprestasi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kreditor, Perjanjian Kredit, Jaminan, Hak
Tanggung