Perlindungan hukum mengenai data-data pribadi dalam Negara ini masih
kurang dalam memberikan perlindungan terhadap pemilik data pribadi yang
mengalami kerugian akibat adanya pencurian data dan sebagainya. Data pribadi
merupakan unsur penting yang bisa digunakan sebagai identitas diri antar
individu. Banyak kasus mengenai pecurian data pribadi yang dilakukan oleh para
oknum untuk mendapatkan keuntungan.

Korban dari adanya kasus mengenai pencurian data pribadi sudah jelas
terkena dampaknya. Mulai dari uang dalam aplikasi yang hilang dan data pribadi
yang bisa saja dijual dalam situs dark web. Tujuan penulisan skripsi ini untuk
menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik data pribadi
menurut Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik dan juga untuk mengetahui aspek data pribadi dalam kaitannya dengan
kependudukan warga Negara Indonesia. Penelitian hukum ini adalah penelitian
hukum yuridis normatif. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang
digunakan untuk memperoleh hasil data dengan cara mempelajari buku-buku dan
peraturan undang-undang yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Jenis data
yang digunakan adalah sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder
dan tersier.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, perlindungan hukum terhadap
data pribadi seseorang belum begitu sepenuhnya maksimal. Walaupun pemerintah
sudah membuat beberapa peraturan yang berkaitan dengan perlindungan data
pribadi, namun belum ada undang-undang yang secara khusus menjelaskan
bagaimana perliindungan terhadap pemilik data-data pribadi. Di dalam UndangUndang
No.
19
tahun
2016
tentang
Informasi
dan
Transaksi
Elektronik
pun
bisa

dikatakan

tidak menjelaskan secara penuh mengenai perlindungan data pribadi.
Padahal aspek kehidupan masyarakat erat kaitannya dengan data pribadi.
Hambatan yang dialami oleh pihak berwenang untuk meringkus pembobol data
pribadi mungkin terletak pada belum adanya Undang-Undang yang secara khusus
mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Sarankan kepada pemerintah untuk
segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan data
pribadi agar dapat menjadi peringatan untuk para oknum yang melakukan
kejahatan siber.

Kata kunci: Perlindungan hukum, Data pribadi, Transaksi Elektronik