Secara umum jual beli dalam pasal 1457 KUHPerdata dijelaskan “bahwa
yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang
satu (penjual) mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan
pihak lain (pembeli) untuk membayar harta yang telah dijanjikan”. Di Masyarakat
Kendal sering terjadi kasus atau sengketa yang timbul terkait jual beli tanah harta
bersama dimana antara pihak penjual dan pihak pembeli telah sepakat serta
mengikatkan dirinya dalam perjanjian pengikatan jual beli atas tanah harta
bersama. Pada saat proses transaksi jual beli tersebut pihak pembeli sudah
membayar atau menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan harga
tanah kepada penjual, akan tetapi pihak penjual tidak segera menyerahkan
sertifikat hak atas tanah yang dijualnya kepada pembeli. Masalah yang diangkat
dalam penelitian ini adalah bagaimana faktor-faktor dan penyelesain terjadinya
wanprestasi dalam perjanjian pengikatan jual beli tanah di Kabupaten Kendal,
serta hambatan-hambatan dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian
pengikatan jual beli tanah di Kabupaten Kendal dan bagaimana solusinya.
Penelitian ini dilakukan secara yuridis sosiologis karena yang akan diteliti
adalah kaidah-kaidah hukum, penyelesaian wanprestasi, permasalahan dalam
perjanjian pengikatan jual beli tanah yang ada di Kabupaten Kendal. Analisis data
dilakukan secara kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor - faktor terjadinya
wanprestasi dalam perjanjian pengikatan jual beli tanah di Kabupaten Kendal
terjadi karena masih adanya kelalaian, paksaan dan adanya penipuan Penyelesain
wanprestsi dalam perjanjian pengikatan jual beli tanah di Kabupaten Kendal
yaitu dengan cara non litigasi dan hambatan - hambatan penyelesain wanprestasi
dalam perjanjian pengikatan jual beli karena adanya keadaan memaksa dan
wanprestasi seperti tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan untuk
dilaksanakan. Saran kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kendal tentang
penerapan sanksi terhadap wanprestasi yang kurang sesuai dengan UndangUndang
perjanjian
hanya
dijatuhi
sanksi
administratif
terhadap
pelanggaran
yang

dilakukan
oleh
orang
perorang
ataupun
yang
dilakukan

oleh

badan
hukum.
Kata kunci : Jual beli tanah, perikatan perjanjian, wanprestasi.