Eka Destyana, Muthia (2021) ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Baca Disini (633kB) | Download (633kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (149kB) | Download (149kB)
	Text abstrak.pdf Baca Disini (235kB) | Download (235kB)
	Text daftar isi.pdf Baca Disini (630kB) | Download (630kB)
	Text bab 1.pdf Baca Disini (472kB) | Download (472kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (626kB) | Download (626kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (566kB) | Download (566kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (236kB) | Download (236kB)
	Text daftar pustaka.pdf Baca Disini (459kB) | Download (459kB)

Abstract

Korupsi merupakan bagian dari salah satu tindak pidana khusus yang
berkembang sampai dengan sekarang. Perkembangan tersebut dikarenakan tindak
pidana ini tidak hanya dilakukan oleh perseorangan saja tetapi juga bisa diperbuat
oleh korporasi. Sehingga sangat perlu untuk menganalisis bagaimana posisi
korporasi dalam pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi yang
dilakukannya serta sanksi yang dibebankan terhadap korporasi yang sebagai
pelaku tindak pidana korupsi.
Guna mengetahui hal tersebut maka dilakukanlah penelitian yang man
penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif
serta pendekatan yuridis normatif yang mana berupa penelitian dibidang hukum
yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka ataupun data sekunder
sebagai bahan-bahan yang dikaji. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu
dengan mempergunakan peraturan perundangan-undangan serta literatur yang
memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
Hasil penelitian yang dilakukan tersebut, korporasi memang dapat dijadikan
pelaku tindak pidana yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Ini
sebagaimana pada Pasal 1 ayat (3) UU PTPK yang memuat bahwasannya
korporasi merupakan bagian dari subjek hukum atas tindak pidana korupsi. Oleh
karena hal tersebut maka korporasi dapat dijatuhi sanksi bila melakukan tindak
pidana korupsi. Satu-satunya pidana utama yang bisa dibebankan kepada
korporasi bila didasarkan pada Pasal 10 KUHP yaitu hanyalah berupa pidana
denda. Namun, selain pidana denda tersebut Undang-Undang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi juga berisi pidana tambahan yang dimungkinkan juga
diberikan kepada korporasi. Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi memanglah undang-undang yang sudah sangat lama sehingga dapat
dikatakan sudah tidak dapat lagi mengakomodir perkembangan tindak pidana
korupsi pada saat ini. Sebagaimana bahwa pada undang-undang pemberantasan
tindak pidana korupsi belum berisi aturan bilamana korporasi tidak membayar
pidana pokok berupa denda.

Kata Kunci : Korporasi, Korupsi, Pertanggungjawaban Pidana, Sanksi

Dosen Pembimbing:	Tri Bawono, Bambang | nidn0607077601
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	12 Jan 2022 03:15
Last Modified:	12 Jan 2022 03:15
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/21292

Actions (login required)

View Item