Pandangan hukum tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana
narkotika merupakan penjatuhan pidana terhadap pelaku yang telah melakukan
kejahatan dengan menguasai, memiliki, menggunakan narkotika yang akan
dijatuhkan hukuman sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang No.35
Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pemidanaan yang dilakukan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika
dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman
pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan
pendekatan yuridis sosiologis yaitu mendeskripsikan data yang berada di lapangan
dengan menggunakan jenis dan sumber yang terdiri dari data primer yang
bersumber dari lapangan melalui hasil wawancara terhadap Hakim Pengadilan
Negeri Kabupaten Semarang dan data sekunder terdiri dari bahan hukum
diperoleh dari kepustakaan melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan
hasil penelitian yang berwujud laporan. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa
pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri
kabupaten Semarang, dilihat dari dasar pemidanaan dengan melihat surat dakwaan
dan tindak pidana apa yang dilanggar oleh terdakwa, disitu hakim akan
menjatuhkan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa tindak pidana
narkotika dalam perkara nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Unr sesuai dengan jenis
pelanggaran Pasal 112 narkotika bukan tanaman dan Pasal 127 ayat (1) percobaan
penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri. Dan dilihat dari peristiwa
tindak pidananya, ada tidaknya kesalahan terdakwa itu dinyatakan bisa bersalah
dilihat melalui fakta-fakta hukum yang berada saat persidangan dan hukum yang
mengaturnya, dimintai pertanggungjawaban terhadap tindakan penyalahgunaan
narkotika yang dilakukan oleh korban. Kemudian pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dilihat dari
hal-hal memberatkan dan meringankan terdakwa, di sisi lain hakim menjatuhkan
dengan melihat 2 (dua) unsur yaitu unsur normatif (kepastian hukum) dan
filosofis (keadilan) dalam mempertimbangkan penjatuhan hukuman terhadap
pelaku tindak pidana narkotika.

Kata kunci : Pemidanaan, Tindak Pidana, Narkotika.