Tahun 2019 muncul sebuah virus yang diberi nama COVID-19 oleh WHO.
Virus tersebut pada awalnya muncul dari negara China dan akhirnya menyebar dan
meluas ke berbagai penjuru dunia, sampai pada akhirnya ditetapkan sebagai
pandemi. Merebaknya virus tersebut ke berbagai penjuru dunia tidak terkecuali
Indonesia membuat kecemasan dan kekhawatiran masyarakat. Kecemasan dan
kekhawatiran tersebut berbuntut pada sebuah tindak pidana penolakan jenazah yang
terjadi di Ungaran. Tindak pidana penolakan Jenazah COVID-19 dadili di
Pengadilan Negeri Ungaran dan merupakan yang pertama kali dilakukan
penegakkan hukumnya hingga akhirnya diikuti oleh wilayah lain. Tujuan penulisan
ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi dasar putusan penjatuhan pidana
perkara penolakan jenazah COVID-19 di Pengadilan Negeri Ungaran dan untuk
mengetahui kendala yang dihadapi dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap
pelaku penolakan jenazah COVID-19 di Pengadilan Negeri Ungaran.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah
metode yuridis-sosiologis, memandang hukum sebagai fenomena sosial sehingga
lebih meniliti hukum dalam masyarakat secara kualitatif, dengan mengambil objek
kajian segi hukum yang mempunyai nilai empiris, untuk menjawab pertanyaan
yang telah disusun, dengan cara observasi data lapangan sehingga penulis dapat
menarik sebuah kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan
persidangan perkara penolakan jenazah COVID-19 di Pengadilan Negeri Ungaran
dalam menjatuhkan putusan Hakim didasarkan atas pertimbangan yuridis dan
pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis dibagi atas dakwaan Penuntut
Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi dan keterangan ahli, barang bukti,
unsur-unsur pasal yang telah terpenuhi, dan tuntutan Penuntut Umum.
Pertimbangan non-yuridis antara lain keadaan sikap batin pelaku dan keluarga
korban serta akibat perbuatan terdakwa. Kendala yang dihadapi dalam menjatuhkan
putusan pemidanaan perkara penolakan jenazah COVID-19 yaitu karena perkara
penolakan jenazah COVID-19 ini merupakan yang pertama dilakukan penegakkan
hukumnya di Indonesia dan persidangan dilakukan dimasa pandemi.
Kata Kunci: COVID-19, Tindak Pidana Penolakan Jenazah, Tinjauan Yuridis