Implementasi kebijakan merupakan salah satu hal terpenting dalam menjalankan
pemerintahan. Jika kebijakan yang telah dibuat tidak diimplementasikan dengan
baik, maka tidak akan berdampak apapun pada masyarakat yang menjadi
sasarannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan
yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam pemberian pelayanan
publik pembuatan akta kelahiran di Kota Tangerang. Selain itu, keluarnya
Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik, semakin menegaskan
perlunya pelayanan publik yang berkualitas, sehingga masyarakat merasa puas
dengan pelayanan yang diberikan. Penelitian ini berpedoman pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penelitian yang digunakan
kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis yaitu jenis pendekatan yang
bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan tentang suatu hal di daerah
tertentu. Adapun teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi,
wawancara, dan studi pustaka. Pihak yang dijadikan informan dalam penelitian ini
adalah kepala seksi bidang kelahiran beserta staf bagian kelahiran Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, dan masyarakat pembuat
akta kelahiran. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwasannya
implementasi kebijakan dalam pembuatan akta kelahiran dalam tertib administrasi
kependudukan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang
belum sepenuhnya efektif. Dari sisi pemerintah dapat disimpulkan bahwa masih
terdapat kendala yang dialami dalam pemberian pelayanan pembuatan akta
kelahiran. Begitu juga dari sisi masyarakat di Kota Tangerang itu sendiri juga
terdapat beberapa kendala yang dihadapi masyarakat, diantaranya adalah
rendahnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya memiliki akta kelahiran
serta kurang maksimalnya fasilitas yang diberikan Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kota Tangerang.
Kata kunci : implementasi kebijakan, pelayanan publik, administrasi
kependudukan.