Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang merusak
generasi bangsa, karena dilakukan secara terorganisir, rapi, dan rahasia. Sehingga
upaya pemeriksaan dalam proses penyidikannya harus di percepat dan di
utamakan oleh pihak kepolisian. Proses penyidikan tindak pidana narkotika dapat
dilakukan dengan menggunakan teknik khusus yaitu teknik pembelian
terselubung. Pada prakteknya teknik ini dapat mengakibatkan terjadinya
penyalahgunaan wewenang, oleh karena itu sangat perlu untuk menganalisis
penerapan dan akibat hukum dari penggunaan teknik pembelian terselubung
dalam pengungkapan tindak pidana narkotika.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan pendekatan yuridis
sosiologis yaitu menganalisis literatur-literatur serta peraturan perundangundangan

terkait yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Terhadap
penelitian ini penulis mengambil studi kasus pada Direktorat Reserse Narkoba
Kepolisian Daerah Jawa Tengah (DITRESNARKOBA POLDA JATENG).

Hasil daripada penelitian yang telah dilakukan penerapan teknik
pembelian terselubung dalam penyidikan tindak pidana narkotika dilakukan
dengan cara pihak kepolisian bertindak seolah-olah sebagai pembeli dalam
transaksi gelap narkotika. Tindakan tersebut sejatinya masuk dalam rumusan delik
dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114, Pasal 119 serta Pasal 124 UndangUndang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akan tetapi, terdapat alasan
penghapus pidana dalam Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) yang menghapus unsur sifat melawan hukum dalam
tindakan tersebut.

Kata kunci: Tindak Pidana, Narkotika, Pembelian Terselubung