Permasalahan mengenai pertanahan terjadi karena disebabkan akibat saling
klaim penguasaan hak atas tanah yang pada akhirnya menjadi suatu sengketa.
sengketa di bidang pertanahan tidak pernah surut, bahkan mempunyai
kecenderungan untuk meningkat dalam setiap tahunnya. Suatu sengketa dapat
diselesaikan oleh para pihak melalui mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional atas
kesepakatan kedua pihak yang bersengketa dan akan diselesaikan melalui bantuan
seorang mediator.
Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu (1) Untuk mengetahui implementasi
mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Kantor Badan Pertanahan
Nasional. (2) Untuk mengetahui hambatan dan solusi Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Pati dalam melaksanakan mediasi penyelesaian sengketa pertanahan.
Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis.
Dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Bahan penelitian dalam penulisan ini
menggunakan data primer dan data sekunder. Untuk pengumpulan data
menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan, serta metode analisis yang
digunakan adalah kualitatif.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Implementasi mediasi
dalam peyelesaian sengketa pertanahan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Pati berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan No 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dimulai dari
pengaduan, menelaah, pemanggilan kedua belah pihak, upaya mediasi, setelah
adanya kesepakatan dituangkan kedalam Berita Acara Mediasi. penyelesaian
mediasi dilakukan dengan mengedepankan prinsip win-win solution dan hasil
akhir atas dasar kesepakatan para pihak. namun dalam implementasinya mediasi
berjalan kurang efektif karena tidak semua kasus sengketa pertanahan dapat
diselesaikan melalui mediasi di Badan Pertanahan Nasional tetapi ada pula
sengketa yang tidak mendapatkan kesepakatan dikembalikan kepada para pihak
untuk diselesaikan melalui kekeluargaan ataupun pengadilan. (2) Hambatan dalam
melaksanakan mediasi penyelesaian sengketa pertanahan di Badan Pertanahan
Nasional Kabupaten Pati yaitu: faktor internal kurangnya sumber daya manusia
dalam subseksi seksi penanganan masalah dan pengendalian pertanahan, dan
faktor eksternal kaketidakhadiran para pihak dalam pelaksanaan mediasi, adanya
kepentingan antara para pihak atau ikut campur untuk mengatasi hambatan
tersebut maka solusi yang diberikan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati
yaitu memberikan kembali undangan kepada pihak-pihak yang bersengketa, serta
tidak boleh ada campur tangan dari pihak luar. Namun apabila segala upaya
mediasi yang telah dilakukan tidak ada kesepakatan antara para pihak maka dapat
diselsaikan melaui jalur pengadilan.

Kata Kunci : Implementasi, Mediasi, Penyelesaian Sengketa Pertanahan