Tanah adalah salah satu anugerah dari Tuhan yang dapat dijadikan sebagai
sumber kehidupan. Dalam hidupnya, manusia akan selalu bergantung pada tanah
baik sebagai bangunan, sumber pangan ataupun yang lainnya. Mengacu pada teori
kebutuhan, tanah merupakan bagian dari sejumlah objek sengketa bagi
masyarakat dan negara akibat kebutuhan yang terus meningkat namun lahannya
terbatas. Hal ini memunculkan adanya banyak permasalahan seperti kepemilikan
tanah, sertifikat dan batasan-batasan atas tanah tersebut. Rumusan masalah dalam
penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum
perjanjian yang tertuang pada KUH Perdata dan UUPA, untuk mengetahui dan
mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya Perjanjian setelah adanya
Mediasi terhadap Sengketa Peralihan Hak Atas Tanah di BPN Kota Semarang
serta untuk mengetahui bentuk penyelesaian Sengketa yang diatur atau ditawarkan
dalam Perjanjian yang lahir setelah adanya Mediasi di BPN Kota Semarang.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode
pendekatan Yuridis Empiris serta spesifikasi penelitian secara Deskriptif Analitis
dengan jenis data berdasarkan pada data Primer dan data Sekunder yang
berdasarkan hasil Wawancara serta kajian Perundang-Undangan dan PeraturanPeraturan
yang
berkaitan
dengan
objek
penelitian.
Sehingga
menghasilkan
metode

analisis
data
secara
kualitatif.

Berdasarkan

hasil penelitian ini diketahui bahwa Pengaturan hukum
perjanjian yang lahir dari mediasi diatur didalam Undang-Undang ADR
(Alternative Dispute Resolution) Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa, pengaturan hukum perjanjian secara umum
diatur didalam KUHPerdata tepatnya Pada Buku III, sedangkan UUPA hanya
mengatur regulasi searah yakni kebijakan pokok agraria, serta faktor yang
menyebabkan lahirnya perjanjian setelah adanya mediasi di BPN Kota Semarang
karena adanya kompromi, adanya kepentingan masing-masing pihak yang
terakomodir, adanya penyelesaian dengan law budget, cepat dan hasilnya nyata,
adanya faktor win-win solution, serta data masing-masing pihak dirahasikan.
Sedangkan bentuk penyelesaian yang ditawarkan BPN Kota Semarang memakai 2
(dua) prinsip yakni penguasaan dan pemilikan. Solusi agar tercipta keberhasilan
dalam Mediasi adalah dengan menekankan faktor Kompromi untuk kepentingan
bersama dari pada mengedepankan kepentingan individu.

Kata kunci : Perjanjian, Mediasi, Sengketa Peralihan Hak Atas Tanah