Waralaba merupakan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan
atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka
memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat
dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian
waralaba. Franchise harus mempunyai dasar hukum yang merupakan bagian dari
perjanjian atau kontrak. Agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan,
sebelum terikat oleh perjanjian waralaba, setiap pihak yang terlibat harus
memperhatikan setiap poin dalam perjanjian waralaba dengan hati-hati dan
seksama. Oleh karena itu, perjanjian waralaba merupakan bagian yang sangat
penting dalam bisnis waralaba. Penulis merumuskan beberapa permasalahan,
yaitupelaksanaan perjanjian waralaba(franchise agreement),hubungan hukum
yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian waralaba (franchise agreement), serta
penyelesaian sengketa antara pihak pemberi waralaba dengan pihak penerima
waralaba pada Chic Lin Kota Jepara. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian waralaba, hubungan hukum yang timbul
dalam pelaksanaan perjanjian waralaba, dan penyelesaian sengketa antara pihak
pemberi waralaba dengan pihak penerima waralaba pada Chic Lin Kota Jepara.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
empiris. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dengan
wawancara dan data sekunder, yaitu dari bahan-bahan pustaka yang dikumpulkan
melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian waralaba
(franchise agreement) diawali dengan pembuatan perjanjian tertulis antara
franchisor dengan franchisee. Dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian,
dimana para pihak harus melaksanakan isi perjanjian yang menjadi kewajibannya
dengan berdasarkan asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas itikad
baik, dan dilaksanakan beerdasarkan prinsip kejujuran dan jelas. Hubungan
hukum yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian waralaba (franchise agreement)
mengakibatkan akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara
franchisor dengan franchisee. Terdapat beberapa upaya yang ditempuh oleh pihak
franchisor diawali dengan memberikan surat peringatan kepada franchisee. Jika
pihak franchisee tidak mengindahkan, maka pihak franchisor akan melakukan
musyawarah mufakat bersama pihak franchisee. Jika dengan cara musyawarah
mufakat masih belum dapat menyelesaikan masalah, maka pihak franchisor akan
menyeleaikannya dengan menempuh jalur hukum.

Kata Kunci : Perjanjian dan Waralaba