WARSONO SETIAWAN, NURSID (2021) REKONSTRUKSI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG BERBASIS NILAI KEADILAN (ANALISIS INTERAKSI POLITIK DAN HUKUM). Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
![[thumbnail of cover.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png "cover.pdf") |
Text
cover.pdf |
|
Text
publikasi.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
abstrak.pdf |
|
Text
daftar isi.pdf |
|
Text
bab 1.pdf |
|
Text
bab 2.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
bab 3.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
bab 4.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
bab 5.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
bab 6.pdf Restricted to Registered users only |
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1. Benarkah partisipasi
masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah saat ini belum
berkadilan, 2. Menganalisis problematika partisipasi masyarakat dalam
pembentukan peraturan daerah saat ini 3. Untuk membuat Rekonstruksi
Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah yang berbasis nilai
keadilan.
Metode Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini
adalah metode pendekatan yuridis sosiologis atau socio-legal research. Metode
pendekatan yuridis sosiologis dikarenakan permasalahan yang diteliti menyangkut
hubungan antara faktor yuridis dan faktor sosiologis. Yuridis artinya penelitian
yang didasarkan pada teori-teori hukum.
Sosiologis artinya penelitian yang berhubungan langsung dengan
masyarakat, dapat dilakukan melalui pengamatan (observasi), wawancara. Jadi,
dapat disimpulkan bahwa pendekatan secara yuridis sosiologis adalah pendekatan
penelitian hukum yang didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku dan
dilakukan dengan pengamatan (observasi), wawancara dalam penelitian ini.
Paradigma yang di gunakan dalam penelitian ini adalah paradigma
kontruksivisme, sebuah paradigma yang sering digunakan dalam tradisi filsafat
sebagai metode pembacaan terhadap teks dan realitas empirisnya sekaligus.
Hasil penelitian yang telah di lakukan menemukan bahwa 1. secara
yuridis telah diatur bagaimana peran serta keterlibatan masyarakat dalam proses
pembentuan peraturan daerah namun dalam aplikasi di lapangan keterlibatan
masyarakat tidak sepenuhnya di lakukan sebagaimana yang telah di amanahkan
oleh peraturan perundang undangan diantaranya diatur dalam Peraturan
pemerintah nomor 45 tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam pasal 3 isinya konsultasi publik,
penyampaian aspirasi, melaui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja,
sosialisasi, seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Media sosial baik Instagram,
Facebook, Youtube, Twitter dan lain lain. 2. Permasalahan yang timbul jika suatu
peraturan daerah yaitu tidak melibatkan partisipasi masyarakat, perda tersebut
menjadi mandul dan tidak bergerak sebagaimana yang di amanahkan oleh
peraturan daerah tersebut. 3. Rekontruksi filosofi pembentukan peraturan daerah
yang berbasis nilai keadilan.
Keadilan partisipasi masyarakat peraturan daerah adalah adanya
pergesran partisipasi Pembentukan Peraturan daerah yang elistis menjadi populis
dengan merekontruksi Pasal 96 ayat ( 1 ) Undang Undang Nomor 12 tahun 2011
tentang pembentukan peraturan Perundang Undangan dari menggunakan kata
dapat menjadi wajib adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan
daerah.
Kata kunci : Keadilan, Partisipasi Masyarakat, Peraturan Daerah.
| Dosen Pembimbing: | Gunarto, Gunarto and Widayati, Widayati | nidn0605036205, nidn0620066801 |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Doctoral) |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 5 UNISSULA |
| Date Deposited: | 07 Jan 2022 07:05 |
| Last Modified: | 07 Jan 2022 07:05 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/21014 |
Actions (login required)
 |
View Item |
