Kusnanta Wahyuntara, Jaka (2021) POLITIK HUKUM PENGATURAN KLASIFIKASI RUMAH SAKIT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 30 TAHUN 2019 DAN NOMOR 3 TAHUN 2020 BERBASIS KEADILAN BERMARTABAT. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Baca Disini (534kB) | Download (534kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (446kB) | Download (446kB)
	Text abstrak.pdf Baca Disini (228kB) | Download (228kB)
	Text daftar isi.pdf Baca Disini (239kB) | Download (239kB)
	Text bab 1.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (956kB) | Download (956kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (683kB) | Download (683kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (480kB) | Download (480kB)
	Text bab 5.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (537kB) | Download (537kB)
	Text bab 6.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (268kB) | Download (268kB)
	Text daftar pustaka.pdf Baca Disini (388kB) | Download (388kB)

Abstract

Pengatuan klasifikasi Rumah Sakit berdasarkan Peraturan Menteri
Kesehatan nomor 30 tahun2019 berdasarkan kriteria bangunan dan prasarana,
kemampuan pelayanan, sumber daya manusia dan peralatan. Pada peraturan ini ada
batasan yang tegas dalam penyelenggaraan rumah sakit dimana ada sembilan
layanan spesialis yan tdiak boleh melakukakn pelayanan di rumah sakit kelas C
maupun kelas D. Pengatuan klasifikasi Rumah Sakit berdasarkan Peraturan Menteri
Kesehatan nomor 3 tahun2020 lebih dititk beratkan berdasarkan pada jumlah
kepemilikan tempat tidur, sedangkan penyelenggaraan pelayanan rumah sakit tidak
ada pembatasan layanan spesialis tertentu harus dikelas rumah sakit tertentu,di
peraturan menteri ini pelayanan farmasi dikelompokkan pada pelyanan non medis.

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini memakai pendekatan
normatif empiris dengan paradigma konstruktivisme dengan jenis penelitian
deskriftif analitis studi kasus dengan menggunakan sumber data primer , sekunder
maupun tersiertehnik pengumpulan data memakai studi kepustakaan, respon
masyarakatr dan wawancara. Data yang didapat dianalisa secara kualitatif induktif.

Hasil temuan penelitian yang didapatkan adalah, 1. Pengaturan klasifikasi
rumah sakit pada peraturan menteri kesehatan nomor 30 tahun 2019 berdasarkan
kriteria banguanan dan prasarana, kemampuan pelayanan, sumber daya manusia,
dan peralatan, dan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara
berjenjang dan fungsi rujukan. Disini ada batasan tegas tentang jenis dan layanan
spesialistik yang boleh melakukan pelayanan di kelas tertentu. 2. Peraturan Menteri
Kesehatan nomor 3 tahun 2020 diundangkan dengan tujuan untuk menjawab
tantangan perkembangan dan kebutuhan hukum.. Klasifikasi kemampuan
pelayanan rumah sakit berdasarkan kompetensi tenaga kesehatan yang dimiliki
Rumah Sakit. Kelas Rumah Sakit lebih dititik beratkan pada jumlah tempat tidur,
baru melihat pelayanan, Sumber Daya Manusia , bangunan dan prasarana, serta
peralatan. Pelayanan Farmasi dimasukkan dalam Pelayanan Non Medik,
Penyelenggaraan Rumah Sakit, masalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan
tertentu tidak dibatasi pada kelas Rumah Sakit tertentu, tetapi dapat dilakukan pada
seluruh rumah sakit, tanpa memandang kelas rumah sakit. 3.Pengaturan klasifikasi
rumah sakit yang berbasis keadilan bermartabat memperhatkan dan menempatkan
nilai , norma dan tujuan pengaturan penyelenggaran pelayanan rumah sakit sebagai
pokok landasan dalam menyususn kriteria pengaturan klasifikasi rumah sakit.

Kata kunci : pengaturan klasifikasi, keadilan bermartabat

Dosen Pembimbing:	Prasetyo, Teguh and Suryono, Suryono | nidn0605036205, nidn0620046701
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Jan 2022 07:04
Last Modified:	07 Jan 2022 07:04
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20997

Actions (login required)

View Item