Muhammad Iqbal, Andi (2021) REKONSTRUKSI PENGATURAN SANKSI PIDANA DALAM KEBIJAKAN PENERBITAN PENGELOLAAN IZIN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Baca Disini (566kB) | Download (566kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (260kB) | Download (260kB)
	Text abstrak.pdf Baca Disini (308kB) | Download (308kB)
	Text daftar isi.pdf Baca Disini (393kB) | Download (393kB)
	Text bab 1.pdf Baca Disini (762kB) | Download (762kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (645kB) | Download (645kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (485kB) | Download (485kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (618kB) | Download (618kB)
	Text bab 5.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (528kB) | Download (528kB)
	Text bab 6.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (312kB) | Download (312kB)
	Text daftar pustaka.pdf Baca Disini (498kB) | Download (498kB)

Abstract

Pada perkembangannya dengan adanya Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2020, ancaman pidana dalam kasus penerbitan izin pertambangan
sebagaimana diatur dalam Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
telah dihapuskan, hal ini jelas akan mengakibatkan lonjakan Kolusi,
Korupsi, dan Nepotisme dalam pengelolaan izin pertambangan minerba di
Indonesia kelak.Sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait
pelaksanaan pengaturan pidana dalam pengelolaan perizinan pertembangan
mineral dan batu bara saat ini.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sanksi
pidana terhadap penerbitan izin pertambangan mineral dan batu bara yang
bermasalah saat ini;menganalisis kelemahan-kelemahan yang terdapat
dalam pelaksanaan sanksi pidana terhadap penerbitan izin pertambangan
mineral dan batu bara yang bermasalah saat ini; dan untuk merekonstruksi
sanksi pidana terkait penerbitan izin pertambangan mineral dan batu bara
yang berkeadilan. Adapun jenis paradigm penelitian dalam disertasi ini ialah
konstruktivisme dengan jeneis penelitian non-doktrinal.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat ditemukan kenyataan
bahwa pelaksanaan sanksi dalam penerbitan izin pertambangan minerba
yang menyimpang saat ini belum mampu mewujudkan keadilan hukum
yang errata, mengingat ketentuan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tidak pertahankan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2020, sehingga para birokrat pelaku pembuatan izin minerba yang
bermasalah tidak dapat dikenakan pidana baik penjara maupun denda,
kemudian ancaman Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
terbilang ringan bila dibandingkan dengan kerusakan lingkungan yang
ditimbulkan oleh pertambangan minerba, adapun kelemahan-kelemahan
dalam pelaksanaan sanksi dalam penerbitan izin pertambangan minerba
yang menyimpang saat ini yaitu kelemahan terkait tidak dimuatnya
ketentuan Pasal 165 dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang
minerba, dan kelemhan berupa paradigma penegakan hukum terkait
penerbitan izin pertambangan minerba yang menyimpang saat ini yang
masih berparadigma administrative artinya segala persoalan izin
pertambangan yang tidak sesuai dengan keadilan masyarakat digugat selalu
melalui jalur Peradilan Tata Usaha Administrasi, karena yang digugat
adalah izinnya bukan penerbit izinya yang jelas merugikan masyarakat,
sehingga ketentuan sebagaimana dimaksudkan dala Pasal 165 UndangUndang

Nomor 4 Tahun 2009 tetap harus dipertahankan dengan
ditambahkan beratnya sanksi yang ada, sehingga Pasal 165 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2020 menjadi: setiap orang yang rnengeluarkan IUP, IPR,
atau IUPI yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan
menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 15
(lima belas) tahun penjara dan ditambah denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah).

Kata Kunci: Izin Pertambangan, Mineral Dan Batu Bara, Pidana,
Rekonstruksi

Dosen Pembimbing:	Gunarto, Gunarto and Endah Wahyuningsih, Sri | nidn0605036205, nidn0628046401
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Jan 2022 07:04
Last Modified:	07 Jan 2022 07:04
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20996

Actions (login required)

View Item