Hak memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana
merupakan hak asasi manusia narapidana saat mengikuti pembinaan
selama menjalani masa pidananya di lembaga pemasyarakatan, diatur
di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan, secara struktural pembinaan narapidana dalam sistem
pemasyarakatan belum menyelaraskan dengan peraturan perundang-
undangan terkait dengan pemidanaan, secara substansi Undang-undang
Sistem Pemasyarakatan masih ambigu dalam hal pengaturan hak-hak
narapidana, secara kultural sistem pemasyarakatan masih menampakan
diri adanya sistem penjara di masa lalu.
Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis: (1)
Pelaksanaan pidana penjara dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia
belum berbasis nilai-nilai keadilan; (2) Kelemahan-kelemahan pidana
penjara dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini; (3)
Merekonstruksi pelaksanaan pidana dalam sistem pemasyarakatan
yang bernilai keadilan.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis
sosiologis, bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan data
primer dan data sekunder, dengan menggunakan Gramd Theory Teori
Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, Teori Keadilan Pancasila
sebagai Grand Theory; Middle Theory; Teori Penegakan Hukum
sebagai Applied Theory; Teori Tujuan Pemidanaan, dan Teori Hukum
Progresif.
Kesimpulan: (1) Pemenuhan hak narapidana khususnya hak
mendapatkan remisi dan hak pembebasan bersyarat belum berbasis
nilai keadilan Pancasila, masih bersifat diskriminatif, (2) Diskriminatif
dalam pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan remisi dan
pembebasan bersyarat merupakan kelemahan sistem pemasyarakatan;
(3) Merekonstruksi Pasal 14 sebagai upaya pemenuhan hak
narapidana. Implikasi: implikasi teoritis hak narapidana harus
dibedakan antara hak mutlak atau absolut dengan hak relatif. implikasi
praktis rekonstruksi pemenuhan hak-hak narapidana yang berbasis
nilai keadilan dalam rangka rehabilitasi, reintegrasi dan tetap harus
melalui pendekatan keadilan restoratif.
Kata Kunci: Rekonstruksi, Pidana, Penjara, Pemasyarakatan, Keadilan.