Endro Suryono, Kelik (2021) PENGUATAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM PARLEMEN BIKAMERAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
![]() |
Text
cover.pdf |
![]() |
Text
publikasi.pdf Restricted to Registered users only |
![]() |
Text
abstrak.pdf |
![]() |
Text
daftar isi.pdf |
![]() |
Text
bab 1.pdf |
![]() |
Text
bab 2.pdf Restricted to Registered users only |
![]() |
Text
bab 3.pdf Restricted to Registered users only |
![]() |
Text
bab 4.pdf Restricted to Registered users only |
![]() |
Text
bab 5.pdf Restricted to Registered users only |
![]() |
Text
bab 6.pdf Restricted to Registered users only |
![]() |
Text
daftar pustaka.pdf |
Abstract
Penelitian desertasi ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kewenangan
fungsi legislasi antara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dalam penerapan sistem bikameral di Indonesia berdasarkan hukum
progresif, mengetahui dan mengkaji kelemahan-kelemahan fungsi legislasi Dewan
Perwakilan Daerah dalam sistem parlemen bikameral di Indonesia berdasarkan
hukum progresif, dan kontruksi ideal penguatan Dewan Perwakilan Daerah dalam
sistem parlemen bikameral di Indonesia berdasarkan hukum progresif.
Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivism dengan pendekatan
yuridis normatif, pendekatan politik hukum dan pendekatan komparasi. Data yang
digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data
studi pustaka. Metode analisis data dengan melakukan reduksi data yaitu
perangkuman, seleksi data sampai membuat kategori-kategori berdasarkan
permasalahan-permasalahan serta melakukan analisis normatif terhadap produk-
produk hukum hasil Amandemen UUD 1945 dan gagasan Amandemen V UUD 1945
yang sudah dimiliki DPD.
Berdasarkan kajian terhadap hasil penelitian bahwa ada perbedaan yang
mencolok kewenangan legislasi antara DPD dan DPR dalam sistem perwakilan dua
kamar (bicameral system), dimana DPD memiliki hak untuk mengajukan inisiatif
untuk mengajukan rancangan undang-undang, namun DPD tidak dapat ikut
menetapkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang sebagaimana diatur
dalam Pasal 22D UUD 1945, sedangkan DPR mempunyai fungsi legislasi dan hak
veto, sehingga tidak ada keseimbangan antara fungsi dan kewenangan legislasi antar
DPD dan DPR. Kelemahan-kelemahan yang dimilik DPD dalam sistem bikameral
adalah hubungan antar-kamar dalam lembaga perwakilan tidak berjalan dalam dua
kamar yang efektif. Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa DPR
memegang kekuasaan membentuk undang-undang, sehingga memunculkan
superioritas dan memberi garis demarkasi yang sangat tegas fungsi legislasi DPR
terhadap DPD. Ada tiga upaya yang dapat dilakukan dalam rangka memperkuat
fungsi legislasi DPD dalam sistem parelemen bikameral, yaitu; 1) Penguatan Fungsi
Legislasi DPD Melalui Optimalisasi Tugas dan Wewenang Sebagai Lembaga
Perwakilan, 2) Penguatan Fungsi Legislasi DPD Melalui Interpretasi Yudisial, 3)
Penguatan Fungsi Legislasi DPD Sebagai Lembaga Perwakilan Dengan Sistem
Bikameral Efektif. Kontruksi ideal penguatan fungsi DPD dengan mewujudkan
Lembaga Perwakilan yang Strong Bicameralism Efektif, yaitu dengan
penyempurnaan fungsi dan kewenangan DPD agar ada keseimbangan dan kesetaraan
dengan DPR. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu didorong amandemen kelima
UUD 1945, khususnya Pasal 22D UUD 1945. Selain itu juga, konvensi
ketatanegaraan dapat dikembangkan dalam praktek penerapan normatif di lapangan
yang tidak lazim ataupun melalui pembiasaan praktek yang lazim.
Kata Kunci: Penguatan, Legislasi, DPD, Bikameral
Dosen Pembimbing: | Gunarto, Gunarto and Kusriyah, Sri | nidn0605036205, nidn0615076202 |
---|---|
Item Type: | Thesis (Doctoral) |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 5 UNISSULA |
Date Deposited: | 07 Jan 2022 07:03 |
Last Modified: | 07 Jan 2022 07:03 |
URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20979 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |