IRENE SUMARTONI, TERESA (2021) IMPLIKASI KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIPIKAT JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TERHADAP AKTA-AKTA NOTARIS. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Baca Disini (483kB) | Download (483kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (299kB) | Download (299kB)
	Text abstrak.pdf Baca Disini (364kB) | Download (364kB)
	Text daftar isi.pdf Baca Disini (228kB) | Download (228kB)
	Text bab 1.pdf Baca Disini (505kB) | Download (505kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (620kB) | Download (620kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (564kB) | Download (564kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (407kB) | Download (407kB)
	Text daftar pustaka.pdf Baca Disini (432kB) | Download (432kB)
	Text lampiran.pdf Baca Disini (552kB) | Download (552kB)

Abstract

Fidusia hak kebendaan bersifat memberikan jaminan. Objek jaminannya benda
bergerak berwujud, tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat
dijamin dengan hak tanggungan. Jaminan fidusia banyak digunakan oleh
perusasaan pembiayaan. Debitur wanprestasi, pihak leasing mengeksekusi objek
fidusia secara sepihak, hal ini dianggap bertentangan dengan UUD Tahun 1945.
Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang –Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia dilakukan uji materiil. Pasca putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, kreditur tidak dapat mengeksekusi objek
jaminan secara langsung karena sita eksekutorial dalam sertipikat jaminan fidusia
yang memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan telah
dibatalkan.Menurut putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019
menyatakan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 bertentangan dengan UUD tahun 1945. Setelah Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 menyatakan eksekusi jaminan tidak dapat
dilakukan secara sepihak oleh kreditur, tapi harus melalui putusan Pengadilan
Negeri, kecuali ada kesepakatan mengenai cidera janji antara debitur dengan
kreditur dan debitur menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, hal ini
berdampak kurangnya minat kreditur untuk memberikan pinjaman dengan objek
barang bergerak mengingat proses eksekusi yang membutuhkan waktu yang lama
dan biaya yang banyak karena eksekusi objek jaminan fidusia harus melalui
putusan pengadilan negeri. Notaris sebagai perumus perjanjian perlu berpikir
secara cermat untuk menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019
dengan
menguatkan
klausul
dalam
Akta
Jaminan
Fidusia
berdasarkan

perjanjian

kredit yang telah dibuat para pihak agar terjadi keseimbangan dalam
hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur. Untuk itu penulis mengambil tema
mengenai Peranan Notaris dalam pembuatan Akta-akta Notaris khususnya Akta
jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
dengan Metode penelitian mengunakan penelitian kepustakaan berupa data
yuridis. Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif dan jenis penelitian kualitatif.

Dosen Pembimbing:	Sulchan, Achmad and Handoko, Widhi | nidn0631035702, nidn168896160017
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Jan 2022 06:41
Last Modified:	07 Jan 2022 06:41
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20897

Actions (login required)

View Item