DELLA PUTRI WALUYO, REZKY (2021) KEKUATAN HUKUM DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN BANYUMAS. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Baca Disini (702kB) | Download (702kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (350kB) | Download (350kB)
	Text abstrak.pdf Baca Disini (228kB) | Download (228kB)
	Text daftar isi.pdf Baca Disini (314kB) | Download (314kB)
	Text bab 1.pdf Baca Disini (644kB) | Download (644kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (724kB) | Download (724kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (440kB) | Download (440kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (313kB) | Download (313kB)
	Text daftar pustaka.pdf Baca Disini (469kB) | Download (469kB)

Abstract

Terbatasnya ketersediaan tanah dibandingkan dengan jumlah kebutuhan
manusia akan tanah, menjadikan permasalahan pengadaan tanah cukup kompleks.
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis kekuatan hukum dan wewenang
pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengadaan tanah unuk kepentingan umum
berdasarkan peraturan perundang-undangan, (2) Menjelaskan kendala-kendala dan
solusi pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten
Banyumas. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.
Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sumber data yang
digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang
dapat dibedakan dalam bahan hukum primer, bahan hukum senkunder, dan bahan
hukum tersier. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi
kepustakaan dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data yang dioalah akan disajikan dalam bentuk analisis data
kualitatif.
Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulakan bahwa : (1) Pengaturan
kewenangan pemerintah daerah dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan
umum yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor
148 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum, Gubernur dengan wewenang yang dimilikinya dapat
menyelenggarakan pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Gubernur dalam hal
ini dapat melaksanakan sendiri kewenangannya dalam persiapan pengadaan tanah
tersebut atau mendelegasikannya kepada Bupati serta dalam Pelaksanaan
kewenangan pemerintah daerah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum
di Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
yaitu dari tahapan perencanaan, tahapan persiapan, dan pelaksanaan. (2) Kendalakendala
yang
dihadapi
dalam
pelaksanaan
kewenangan
pemerintah
daerah
dalam

pengadaan

tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Banyumas adalah
mengenai besarnya ganti kerugian, solusi dari kendala tersebut adalah
dilakukannya konsultasi public dan musyawarah dengan masyarakat yang terkena
pengadaan tanah.

Kata Kunci : Kewenangan Pemerintah Daerah; Pengaadan Tanah;
Kepentingan Umum; Kabupaten Banyumas

Dosen Pembimbing:	Purnawan, Amin and Maryanto, Maryanto | nidn0606126501, nidn0629086301
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Jan 2022 06:40
Last Modified:	07 Jan 2022 06:40
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20874

Actions (login required)

View Item