Eksistensi majelis kehormatan notaris tidak terlihat karena pelapor langsung
mengadukan perkaranya ke Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara sebagai mana
bukti pelaporan tersebut dengan laporan polisi No. : LP288/VII/2020 SPKT Polda
Sultra sehingga penelitan ini berjudul”Analisis Hukum Pelaporan Notaris Ke
Polisi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16/PUU-XVIII/2020 ( Studi
Terhadap Laporan Polisi No. ;LP288/VII/2020 SPKT Polda Sultra). Perumusan
masalahnya adalah: 1). Bagaimana peranan majelis kehormatan notaris
sehubungan laporan polisi No. : LP288/VII/2020 SPKT Polda Sultra pasca
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16/PUU-XVIII/2020?, 2). Bagaimana
akibat hukum pelaporan notaris ke polisi berdasarkan laporan polisi No. :
LP288/VII/2020 SPKT Polda Sultra pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:
16/PUU-XVIII/2020?. Tujuan penelitian ini yaitu: 1).Untuk mengetahui dan
mengkaji peranan majelis kehormatan notaris sehubungan laporan polisi No. :
LP288/VII/2020 SPKT Polda Sultra pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:
16/PUU-XVIII/2020., 2).Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum
pelaporan notaris ke polisi berdasarkan laporan polisi No. : LP288/VII/2020
SPKT Polda Sultra pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16/PUUXVIII/2020.

Metode penelitian yang dipakai yaitu: menggunakan metode
pendekatan yuridis sosiologis (empiris) secara deskriptif kualitatif. Spesifikasi
penelitian ini fokus kajian normatif empiris. Metode pengumpulan data dalam
penelitian ini dilakukan dengan studi lapangan maupun studi pustaka. Data yang
diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan
dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan
dari suatu penelitian. Adapun kesimpulan penelitian ini: 1). Berdasarkan
ketentuan-ketentuan yang meliputi Pasal 66 ayat (1) UUJN, Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor: 16/PUU-XVIII/2020 , Permenkumham No.7/2016,
Permenkumham No.15/2020 serta MoU No. B/1056/V/2006 Nomor 01/MOU/PPINI/V/2006

tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang
Penegakan Hukum maka peranan Majelis Kehormatan Notaris harus
dikedepankan sehubungan laporan polisi No. : LP288/VII/2020 SPKT Polda
Sultra pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16/PUU-XVIII/2020., 2).
Akibat hukum pelaporan notaris ke polisi berdasarkan laporan polisi No. :
LP288/VII/2020 SPKT Polda Sultra pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:
16/PUU-XVIII/2020 maka ketika perkaranya memasuki tahap penyidikan harus
mempertimbangkan Pasal 66 ayat (1) UUJN huruf b yang bersifat Lex Specialis
atas KUHAP sehingga pemanggilan atau pemeriksaan Notaris yang menyangkut
penyidikanya memerlukan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN)

Kata Kunci: Pelaporan, Notaris, Polisi, Putusan, Mahkamah Konstitusi