Bank merupakan lembaga keuangan yang biasanya memberikan bantuan
dana berupa kredit. Perjanjian kredit antara bank dan debitur dilakukan dengan
jaminan fidusia. Badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang
khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang merupakan bidang usaha
lembaga pembiayaan disebut Perusahaan Pembiayaan atau perusahaan Multi
finance yang termasuk bidang usaha dari lembaga pembiayaan adalah sewa guna
usaha (leasing), perdagangan surat berharga, kartu kredit, pembiayaan konsumen.
Namun dalam pelaksanaan perjanjian kredit tidak terlepas dari berbagai hambatan
dan masalah yang menyertainya, sehingga pihak konsumen atau debitur harus
menyiapkan berbagai upaya penyelesaian guna mengatasi masalah yang timbul
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kekuatan hukum sita
eksekutorial sertifikat jaminan fidusia terhadap debitur yang cidera janji
(wanprestasi) dan tidak mau menyerahkan secara sukarela barang yang menjadi
objek jaminan fidusia dan juga untuk mengetahui prosedur pelaksanaan sita
eksekutorial sertifikat jaminan fidusia bagi debitur yang cidera janji (wanprestasi)
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 serta kelemahan
dan juga solusi apa yang bisa didapat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
18/PUU-XVII/2019 ini.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tipe
penelitian yuridis normatif melakukan pembahasan terhadap kenyataan atau data
yang ada dalam praktik yang selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan hukum
yang berlaku. Metode ini bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala hukum
yang akan diteliti dengan menekankan pemahaman permasalahan dengan Sita
Eksekutorial Tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini dilakukan dengan cara
mengumpulkan bahan-bahan literatur yang berhubungan dengan Sita Eksekutorial
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini
dilakukan dengan wawancara (interview) yaitu pengumpulan data dengan cara
mengajukan pertanyaan langsung kepada pihak pengadilan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sita eksekusi jaminan fidusia yang
dilakukan oleh pihak kreditur harus dilakukan saat adanya kesepakatan mengenai
cidera janji dan kerelaan debitur untuk menyerahkan benda yang menjadi objek
fidusia. Apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur
tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka prosedur eksekusi
jaminan fidusia dilakukan sama dengan eksekusi putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap.
Kata Kunci : Sita Eksekutorial, Putusan Mahkamah Konstitusi, Jaminan
Fidusia