Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah
yang selanjutnya disebut hak tanggungan, adalah hak jaminan yang di bebankan pada
hak atas tanah bagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 5 tahun 1960
tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda
lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu,
yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap
kreditor-kreditor lain.
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan
pelaksanaan pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik, menganalisis
problematika yang muncul dalam pelaksanaan pelayanan hak tanggungan terintegrasi
secara elektronik, dan penyelesaian problematika yang muncul dalam pelaksanaan
pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis- Sosiologis,
spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriftif analistis, data yang digunakan
adalah data primer dan data sekunder, menggunakan pengumpulan data dengan
wawancara dan studi kepustakaan, analisis data secara kualitatif, permasalahan
dianalisis dengan teori sistem hukum, teori keadilan, dan teori kemanfaatan.
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pendaftaran hak tanggungan secara
elektronik memiliki ketentuan pelaksanaan yang berbeda dengan pendaftaran secara
manual seperti yang selama ini dijalankan. PPAT sebagai pejabat yang membuat
APHT dapat menggunakan sistem hak tanggungan elektronik apabila sudah terdaftar
di aplikasi mitra kerja yang telah diverifikasi oleh Kantor Pertanahan. Problematika
yang dihadapi di Kantor Pertanahan Kota Pekalongan berasal dari faktor internal
seperti kesiapan Kantor Pertanahan dan kesiapan pembenahan data. Untuk faktor
eksternal yaitu kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu PPAT dan Kospin JASA
serta permasalahan server yang error dan solusi sistem HT-el perlu dilakukan
perbaikan dan upgrade untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
serta kebutuhan di lapangan. Kantor Pertanahan juga perlu melakukan penyuluhan
secara intensif kepada semua pihak terkait dalam penyelenggaraan Hak Tanggungan
terintegrasi secara elektronik

Kata Kunci : Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik