SYAM, ILHAM (2021) KEKUATAN HUKUM AKTA NOTARIS DALAM PENERAPAN PARATE EKSEKUSI TERHADAP HAK TANGGUNAN DAN PARATE EKSEKUSI TERHADAP OBYEK FIDUSIA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Baca Disini (332kB) | Download (332kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (131kB) | Download (131kB)
	Text abstrak.pdf Baca Disini (231kB) | Download (231kB)
	Text daftar isi.pdf Baca Disini (228kB) | Download (228kB)
	Text bab 1.pdf Baca Disini (529kB) | Download (529kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (573kB) | Download (573kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (403kB) | Download (403kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (332kB) | Download (332kB)
	Text daftar pustaka.pdf Baca Disini (306kB) | Download (306kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: untuk mengetahui bagaimana Kekuatan
Hukum Akta Notaris Dalam Penerapan Parate Eksekusi Terhadap Hak
Tanggunan Dan Parate Eksekusi Terhadap Obyek Fidusia. Metode pendekatan
dalam penelitian ini adalah hukum normativ empiris, sumber data diperoleh dari
kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer,
skunder, bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis dengan cara analisis
kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa Pengaturan
mengenai Parate Eksekusi ini dalam Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut
bertujuan untuk memberi kemudahan kepada pihak bank selaku Kreditur dalam
melakukan eksekusi objek hak tanggungan guna mendapatkan pelunasan dari
piutangnya apabila Debitur cidera janji/wanprestasi.
Oleh karenanya dapat dipahami tujuan pembentukan UUHT untuk
membentuk lembaga parate eksekusi, selain memberikan saran yang memang
sengaja diadakan bagi kreditur pemegang Hak Tanggungan pertama untuk
mendapatkan kembali pelunasan piutang nya dengan cara mudah dan murah,
dengan maksud untuk menerobos formalitas hukum acara, di satu sisi tujuan
pembentukan parate eksekusi secara undang-undang (ex lege), dengan maksud
untuk memperkuat posisi dari kreditor pemegang Hak Tanggungan pertama dan
pihak-pihak yang mendapatkan hak dari padanya.
Eksekusi jaminan fidusia sebelum putusan Mahkamah Konstitusi,
dilakukan apabila debitur atau pemberi fidusia melakukan cidera janji atau
wanprestasi. Debitur dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi artinya debitur
tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam perikatan
atau perjanjian. Namun demikian menurut Pasal 1238 KUHPerdata masih
memerlukan teguran tertulis dari pengadilan (somasi) baru dapat dikatakan
debitur dalam keadaan wanprestasi.

Kata kunci :Parate Eksekusi; Undang-undang Hak Tanggungan; Hak
Tanggungan; Fidusia; Wanprestasi.

Dosen Pembimbing:	Purnawan, Amin and Khisni, Akhmad | nidn0606126501, nidn0604085701
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Jan 2022 06:35
Last Modified:	07 Jan 2022 06:35
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20828

Actions (login required)

View Item