Notaris sebagai jabatan kepercayaan tidak berarti apa-apa jika ternyata
mereka yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris sebagai orang yang tidak
dapat dipercaya, sehingga hal tersebut antara jabatan Notaris dan pejabatnya (yang
menjalankan tugas jabatan Notaris) harus sejalan bagaikan dua mata sisi uang
yang tidak dapat dipisahkan. Notaris yang tidak menjalankan jabatannya secara
nyata diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris. Pengawasan dan pembinaan diperlukan agar Notaris dalam menjalankan
tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar
yang bersangkutan, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan bukan
saja jalur hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi, dengan tujuan
demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat
pengguna jasa Notaris dalam hal ini yang berwenang adala Majelis Pengawas
Notaris (MPN).
Tujuan Penelitian yaitu untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan dan
penegakan sanksi terhadap Notaris yang tidak menjalankan jabatannya secara
nyata di kota Tegal, Untuk menganalisis kendala dan solusinya pelaksanaan
pengawasan dan penegakan sanksi terhadap Notaris yang tidak menjalankan
jabatannya secara nyata di kota Tegal.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris
yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untyk melihat hukum dalam
artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya
hukum di masyarakat.
Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan jawaban bahwa Notaris yang
telah melakukan pelanggaran harus menerima konsekuensinya, yaitu
mendapatkan sanksi. Masih banyak calon-calon Notaris yang masih menunggu
formasi jabatan di setiap daerah. Apabila tidak berkompeten dalam menjalankan
tugas jabatannya, maka Majelis Pengawas Notaris dalam hal ini adalah MPP yang
akan memberikan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat, sesuai dengan Pasal
7 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Dasar Undang-unadng Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kata Kunci : Pengawasan Notaris, Penegakan Sanksi, Jabatan Notaris