Natalya Widyanarti, Eva (2021) KEDUDUKAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PERSPEKTIF BESTUURS BEVOEGDHEID (KEWENANGAN EKSEKUTIF) DI KABUPATEN CIREBON. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
![[thumbnail of cover.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png "cover.pdf") |
Text
cover.pdf |
|
Text
publikasi.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
abstrak.pdf |
|
Text
daftar isi.pdf |
|
Text
bab 1.pdf |
|
Text
bab 2.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
bab 3.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
bab 4.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
daftar pustaka.pdf |
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai kewenangan (bevoegdheid)
yang dimiliki oleh PPAT diantaranya untuk menggunakan stempel yang berlogo
lambang negara “Garuda Pancasila”. Hal yang menarik adalah bahwa PPAT tidak
digaji oleh Negara meskipun tergolong sebagai pejabat umum, dan PPAT
dibenarkan secara normatif untuk menerima imbalan jasa atas pekerjaan yang
dilakukannya dalam bidang pertanahan, sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Hal tersebutlah yang membuat kedudukan PPAT menjadi unik dan
berbeda dibandingkan dengan pejabat umum lainnya, baik pejabat negara atau
pejabat daerah. Kedudukan PPAT seperti yang terurai tersebut menimbulkan
implikasi lebih lanjut berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab PPAT,
serta akibat hukum salah satunya terhadap akta cacat yuridis yang dibuat oleh atau
di hadapan PPAT. Rumusan masalah yang akan mengelaborasi permasalahan
tersebut adalah 1. Bagaimanakah kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) dalam perspektif bestuurs bevoegdheid (Kewenangan Eksekutif)? 2. Apa
sajakah kelemahan-kelemahan kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
dalam perspektif bestuurs bevoegdheid (Kewenangan Eksekutif) ? 3. Bagaimana
tanggung jawab administratif Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap akta
yang cacat yuridis dalam perspektif bestuurs bevoegdheid? Metode Pendekatan
yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Pada dasarnya pendelegasian
sebagian kewenangan untuk melangsungkan pendaftaran tanah merupakan salah
satu bentuk implementasi bestuur bevoegdheid. Dimana bestuur bevoegdheid
yang dimaksud merupakan wewenang publik atau authority yang dimiliki BPN
selaku organ pemerintahan. BPN memperoleh kewenangan atributif dari UU No.5
Tahun 1960 untuk mengatur dan mengelola bidang pertanahan. Dalam rangka
menjalankan pengelolaan pemerintahan, BPN mendelegasikan sebagian
kewenangannya di bidang pendaftaran tanah kepada PPAT. Dengan demikian
dapat dikatakan bahwa PPAT memperoleh kewenangan delegasi dari BPN.
Dikatakan memperoleh kewenangan delegasi dikarenakan kedudukan BPN
sebagai badan pemerintahan lebih tinggi daripada PPAT. 2. Kelemahan yang
ditimbulkan dari kedudukan PPAT dalam perspektif bestuur bevoegdheid adalah
terjadinya tindak maladministrasi sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang
dalam pembuatan akta otentik. 3. Bentuk pertanggungjawaban administratif PPAT
terhadap akta yang cacat yuridis terbagi dalam dua ranah. Pertama, menurut Pasal
62 PP No. 24 Tahun 1997 dikenai sanksi berupa: a) Teguran; b) Peringatan; c)
Schorsing (pemberhentian sementara) dari keanggotaan IPPAT; dan d)
Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan IPPAT. Ditambahkan pula
menurut Pasal 91 ayat (3) jo Pasal 93 UU No. 28 Tahun 2009, PPAT dapat
dikenai sanksi berupa denda dalam perpajakan. Kedua, Pasal 13 ayat (1) Permen
ATR No. 2 Tahun 2018 mengatur mengenai pengembangan pemberian jenis
sanksi pada PPAT menjadi: a) teguran tertulis; b) pemberhentian sementara; c)
pemberhentian dengan hormat; dan d) pemberhentian dengan tidak hormat.
Kata Kunci: Kedudukan PPAT, bestuur bevoegdheid
| Dosen Pembimbing: | Purnawan, Amin and Khisni, Akhmad | nidn0606126501, nidn0604085701 |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Masters) |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana > Magister Kenotariatan |
| Depositing User: | Pustakawan 5 UNISSULA |
| Date Deposited: | 07 Jan 2022 06:33 |
| Last Modified: | 07 Jan 2022 06:33 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20811 |
Actions (login required)
 |
View Item |
