Peran Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional sangat
dibutuhkan dimasyarakat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan tentang
pertanahan di wilayah Indonesia ini. Hal ini mengingat pentingnya sertipikat
tanah merupakan sebagai alat bukti yang sempurna dan sah dalam pemilikan hak
tentang pertanahan untuk itu diperlukan dalam menangani permasalahan sengketa
pertanahan dengan maksud untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah
terhadap pemegang hak atau pemiliknya.
Penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian overlapping di Kantor
Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta atas tanah
Hak Pakai (HP) di Kelurahan Purwodiningratan Surakarta nomor 36 atas nama
Pemerintah Kota Surakarta berkedudukan di Surakarta seluas kurang lebih ±
9.350 m2, dengan Hak Pakai (HP) nomor 23 atas nama Departemen Perhubungan
Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta (PT. Kereta Api Indonesia) seluas
lebih kurang ± 33.225 m2.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris (sosiologis) bersifat
deskritif dengan sumber data penelitian berasal dari data primer dan data
sekunder. data yang digunakan meliputi; wawancara, observasi lapangan dan
studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan,
dokumen-dokumen dan sebagainya hasil penelitian yang telah terkumpul
kemudian dianalisis secara kualitatif.
Penelitian ini bertujuan;1)Untuk mengetahui menganalisa penyelesaian
tanah overlapping.2)Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusi dalam
penyelesaian tanah overlapping.3)untuk menganalisa menemukan kepastian
hukum akibat overlapping.
Banyak kendala dalam penyelesaian tanah overlapping dalam penyelesaian
tanah Hak Pakai khususnya yang milik instansi pemerintahan terkendala adanya
birokrasi pemegang hak.
Upaya dan solusi penyelesaian mediasi tanah overlapping oleh Kantor
Pertanahan Kota Surakarta dalam hal ini sangat tergantung para pemegang Hak
Atas Tanah dalam penyelesaian Kantor Pertanahan sebatas sebagai mediator
dalam penyelesaian sesuai peraturan perundangan-undangan.

Kata kunci; Overlapping, Sengketa, Pendaftaran tanah, Mediasi